Mulai Tahun Ini!

Rivan menyebut, sejak beberapa bulan lalu Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan relaksasi penghapusan denda pajak dan menggratiskan biaya BBNKB atas kepemilikan kedua.

Dari hasil evaluasi hingga Desember 2022, disebutnya ada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebesar 58,78 persen.

"Periode relaksasi memberikan pertumbuhan transaksi lebih tinggi dibanding penerimaan selama satu tahun," sebutnya.

Berdasarkan hasil konsinyering, lanjut Rivan, implementasi Pasal 74 UU 22/2009 akan dilaksanakan mulai tahun 2023. Untuk itu, dibutuhkan roadmap lanjutan terkait implementasinya.

"Tentu diperlukan juga penataan data yang baik melalui penerapan single data," ujarnya.

Apa Alasannya?

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi mengaku, pihaknya akan concern dalam memaksimalkan kevalidan data pemilik kendaraan bermotor. Dia menilai, data yang valid bukan saja penting bagi Polri, tetapi juga juga bisa dimafaatkan untuk lembaga lain.

"Kemudahan membayar pajak tentu harus dikedepankan. Implementasi peraturan ini memang telah diamanatkan undang-undang untuk taat membayar pajak," ujar Firman.

"Sehingga, kita akan menghapus barang yang memang sudah tidak ada catatan di negara," tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, inisiatif strategis yang dilakukan oleh Tim Pembina Samsat, sangat efektif dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang semuanya akan kembali lagi kepada masyarakat.

Menurutnya, dengan diimplementasikannya Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ akan semakin meningkat.

Melalui penerapan single data antar ketiga instansi di Samsat, dijelaskan Agus juga akan meningkatkan akurasi data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

"Dengan data yang semakin akurat serta tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin meningkat, Tim Pembina Samsat di seluruh Indonesia dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat," jelas Agus.

Diketahui, dalam FGD implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 bersama Tim Pembina Samsat se-Jawa ini juga dihadiri Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi A.Suzana, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Budi Ernawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jatim Kombes Muhammad Taslim Chairuddin dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman.

Baca juga:
Pemprov Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan, Berlaku Mulai Tahun Ini
Begini Cara Cek Pajak Kendaraan Khusus Provinsi DKI Jakarta
Tak Perlu Ribet, Ini Cara Bayar Pajak STNK Secara Online
Mengukur Efektivitas Kebijakan Blokir Permanen Kendaraan Tak Bayar Pajak STNK 2 Tahun
Proses Balik Nama Sulit Jadi Alasan Masyarakat Tak Taat Bayar Pajak Kendaraan
Aturan Berlaku 2023: Tak Bayar Pajak STNK 2 Tahun, Kendaraan Jadi Bodong Permanen