Indonesia perlu pangkalan militer Natuna, moncong senjata ke China

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha tidak terima dengan aksi kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal penjaga pantai negeri tirai bambu masuk perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, pemerintah perlu membangun pangkalan militer dengan persenjataan diarahkan ke negara yang berniat intervensi wilayah kedaulatan.

‎"Arahkan moncong kendali ke wilayah-wilayah yang memungkinkan melakukan intervensi terhadap kesatuan republik Indonesia. Misalnya dari Papua arahkan moncongnya ke Darwin sana. Kemudian yang Natuna, arahkan kendali ke China sana," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Politikus PPP ini mengatakan, langkah ini sebagai antisipasi niat negara lain mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu bisa berfungsi sebagai benteng penjaga sumber daya alam Indonesia.

"Jangan sampai kita dicaplok orang dulu baru bertindak. Natuna itu kan membuka celah kalau itu diklaim China, berbahaya sekali. Bagaimana kalau dia menerapkan Natuna ZEE, habis ntar Indonesia. Dicaplok satu-satu," tuturnya.

Dia yakin, kebijakan itu tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Sebab hak sebuah negara mempertahankan wilayahnya.

"Bersama-sama menjaganya, Malaysia menjaga wilayahnya. Filipina juga menjaga wilayahnya," ucapnya.

Untuk diketahui, konflik di Laut China Selatan melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, China dan Taiwan. Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam. Selain itu, Laut China Selatan adalah jalur laut tersibuk dunia. Beijing lah yang memulai konflik ini dengan mengeluarkan peta pada 1947, memasukkan kepulauan milik Filipina dan Vietnam, dengan alasan sejarah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI.

Indonesia sudah mengajukan keberatan atas sembilan titik itu pada 2009 ke Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun, hubungan RI-China relatif masih baik dalam isu Laut China Selatan, dibandingkan sengketa yang terasa antara China-Vietnam atau China-Filipina.