Indeks korupsi membaik, sinyal positif untuk bisnis dan hukum

Merdeka.com - Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016, hasilnya cukup positif meski tidak terlalu memuaskan. Kepala kantor staf kepresidenan, Teten Masduki mengatakan pihaknya akan mengundang TII untuk memaparkan hasil CPI tersebut.

Pemerintah merasa perlu mendapat pemaparan perihal CPI untuk dijadikan evaluasi dan langkah langkah strategis dalam pemberantasan korupsi.

"Saya akan mengundang TII untuk mempresentasikan hasil survei nya di KSP (kantor staf presiden) dan saya kira ini penting untuk secara detil kita tahu apa yang harus dilakukan pemerintah," ujar Teten saat menghadiri launching hasil CPI di Saripan Pacific, Jakarta, Rabu, (25/1).

Dia mengklaim pemerintah berupaya melakukan perbaikan di berbagai sektor untuk menutup celah tindak pidana korupsi. Dampaknya bukan hanya sekedar peringkat dan skor Indonesia dalam CPI, melainkan iklim bisnis di Indonesia semakin membaik.

"Kalau CPI kita semakin baik ada dua hal (keuntungannya). Pertama, kemudahan bisnis di dalam negeri makin baik, suap potensi semakin kecil. Kedua, ada kepastian bisnis karena ada kepastian hukum sehingga mereka (pebisnis) tidak ragu, dan yakin bisnis mereka aset mereka tidak akan hilang," ucapnya.

Seperti diketahui, tahun 2016 skor CPI Indonesia naik satu poin dari tahun sebelumnya menjadi 37, hasil positif ini tidak dibarengi dengan peringkat CPI Indonesia yag turun dua peringkat, di mana tahun 2015 berada di peringkat 88 maka 2016 berada di posisi 90.