Imbas Gangguan BSI, Ketua DPR Aceh ingin Bank Konvensional Bisa Beroperasi Lagi

Merdeka.com - Imbas gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa hari belakangan, nyaris melumpuhkan roda perekonomian Aceh. Buntut kekacauan itu, DPR Aceh berencana akan merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, mengatakan pihaknya telah bermusyawarah untuk menghadirkan kembali bank konvensional yang hengkang usai lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS tersebut.

"Qanun LKS ini harus ditinjau ulang. Supaya bank konvensional bisa beroperasi kembali di Aceh," kata Saiful kepada wartawan, Kamis (11/5) kemarin.

Menurut Saiful Bahri, keluhan masyarakat dan pengusaha sejak bank syariah beroperasi di Aceh tidak terbendung. Layanan yang buruk dan kekurangan akses keuangan, menyulitkan para pelaku bisnis bertransaksi ke luar negeri.

Sebagaimana diketahui, di Aceh saat ini hanya beroperasi bank milik Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, juga terdapat bank syariah lainnya namun hanya terpusat di Ibu Kota provinsi, Banda Aceh.

Sementara bank BSI menjadi 'pemain tunggal' dan kantornya tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh. Mayoritas masyarakat Aceh menjadi nasabah bank tersebut.

Akan tetapi, sejak BSI hadir di Aceh, protes akibat layanan yang buruk dan kesulitan transaksi bermunculan di masyarakat. Teranyar, kasus eror ATM dan mobile banking BSI yang terjadi selama empat hari. Kejadian ini mendorong DPR Aceh mewacanakan revisi Qanun LKS.

Wacana tersebut disambut baik masyarakat dan kalangan pengusaha Aceh. Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, mengatakan kebijakan tersebut dinilai tepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi eror seperti pada Bank BSI yang dapat mengganggu sistem pelayanan bank bagi pengusaha.

"Saat BSI error seperti sekarang ini sangat menyulitkan kami para pengusaha di SPBU," katanya.

Menurutnya, revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS dan upaya mengembalikan bank konvensional di Aceh, itu memudahkan pengusaha bertransaksi di dua jenis bank untuk menjalankan bisnis.

"Sehingga kedepan jika satu bank terjadi gangguan, kita masih punya pilihan lain dalam menjalankan bisnis," ujarnya.

BSI Minta Maaf

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi meminta maaf atas gangguan yang dialami nasabah dalam mengakses layanan perbankan pada Senin, 8 Mei 2023. Dia menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data milik nasabah.

"Atas nama Bank Syariah Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan nasabah karena adanya kendala dalam mengakses layanan BSI pada 8 Mei 2023," kata Hery dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (10/5).

Dia menuturkan, BSI terus melakukan proses normalisasi dengan fokus utama untuk menjaga dana dan data nasabah tetap aman. Hingga saat ini proses normalisasi layanan telah dilakukan dengan baik.

"Proses normalisasi layanan Bank Syariah Indonesia telah kami lakukan, dengan prioritas utama untuk meyakinkan dana dan data nasabah tetap aman di Bank Syariah Indonesia,” kata Hery.

Pada Selasa (9/5), BSI telah berhasil melakukan normalisasi layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang. Pada hari tersebut, lanjutnya, nasabah telah bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Masih pada hari yang sama, Selasa (9/5) malam, secara bertahap layanan BSI Mobile juga sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur basic.

Kemudian pada hari ini, Rabu (10/5) pukul 14.00 WIB, Perseroan tengah melakukan monitoring dan proses normalisasi transaksi. Akibatnya layanan BSI tidak bisa diakses sementara waktu, antara lain layanan di cabang, akses BSI Mobile maupun ATM di seluruh Indonesia.

"Kami akan terus memberikan informasi terkini sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan normal," kata dia.