ICW temukan 47 persen ASN 'hobi' mark up pengadaan barang & jasa
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis temuan-temuan mengenai kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2016, di kantornya di kawasan Kalibata, Jakarta, Minggu (19/1). Dalam temuan tersebut ICW menemukan bahwa 41 persen korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Berdasarkan temuan ICW, dalam sektor pengadaan terdapat 195 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 680 miliar dan nilai suap sebanyak Rp 23,2 miliar. Sedangkan non-pengadaan ada 287 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 769 miliar dan nilai suap Rp 7,8 miliar.
Wana Alamsyah, Staff Koordinator ICW, menyimpulkan sekitar 41 persen korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Meskipun sudah dilakukan pengadaan secara online.
"Namun celah korupsi masih dapat terjadi dalam penyusunan HPS yang di mark up atau adanya benturan kepentingan dalam PBJ seperti pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Madiun, Bambang Irianto dan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman," terangnya.
Wana juga mencontohkan, kalau seorang kepala daerah, misalnya, tidak boleh terlibat dalam PBJ. Hal itu lantaran harus ada keadilan di dalamnya.
"Seorang Kepala Desa juga dilarang ikut terlibat dalam pengadaan, karena harus ada keadilan di dalam situ. Kalau kepala daerah ikut berarti tidak ada keadilan, meski perusahaannya memenuhi syarat secara administrasi," jelasnya.
ICW juga menemukan aktor yang kerap ditetapkan sebagai tersangka, antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, masyarakat, kepala desa, ketua/anggota DPR.
"Sekitar 47 persen aktor korupsi adalah ASN/PNS. Disusul swasta, di mana sebagian besar mereka terlibat dalam manipulasi tender dan penyuapan. Sementara masyarakat dan kepala desa menjadi aktor ketiga yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi," ungkap Wana.
"Berdasarkan temuan ini, nampaknya birokrasi kita masih banyak melakukan korupsi," tambah Koordinator Investigasi ICW, Febri Hendri.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangtengah itu ditangkap di rumahnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaJika ke luar negeri dan membawa barang-barang ini maka tidak dikenakan batasan bawaan seperti barang-barang lainnya.
Baca Selengkapnya