Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri temuan LSM pemerhati lingkungan Greenomics Indonesia terkait rawannya praktek korupsi dalam perizinan lahan perkebunan kepada pengusaha. ICW menilai radar KPK bisa berjalan menelusuri jika memang ada indikasi penyalahgunaan izin pembebasan lahan tersebut.

"Apakah ada malapraktek atau tidak itu kan KPK harus buktikan. Harus ditelusuri karena memang untuk menelusuri itu kan dia harus buka dokumen-dokumen tersebut. Radar KPK harusnya berjalan untuk ini. Karena ada gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3).

Dia memberikan contoh, dari penelusuran yang KPK sudah lakukan selalu mengarah bahwa izin usaha tambang, kebun dan hutan, ada sangkut pautnya dengan modal politik.

"Dari sejumlah penelusuran yang KPK sudah lakukan, selalu mengarah bahwa izin usaha tambang, kebun, dan hutan, itu dijadikan komoditas modal politik. Terlebih untuk mereka di tahun-tahun politik," kata Emerson.

Dia meminta KPK harus menggunakan kacamata kuda, untuk menindaklanjuti. Apalagi ada bukti dan saksi yang valid. "Sepanjang bukti kuat dan saksi valid, itu wajib ditindaklanjuti," pungkas Emerson.

Sebelumnya, LSM pemerhati lingkungan Greenomics Indonesia membeberkan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kepada sejumlah kelompok bisnis tertentu. Menteri Kehutanan era Presiden SBY, Zulkifli Hasan menjadi juara pemberi izin terbanyak.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi dalam siaran persnya mengatakan, terkait dengan keprihatinannya mengenai penguasaan lahan di Indonesia, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais perlu mempelajari data pelepasan kawasan hutan setidaknya selama 13 tahun tetakhir.

Hasil studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta hektar, atau sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta.

Lebih dari 90 persen dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.

"Lebih dari 2,2 juta hektare atau lebih dari 91 persen atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9 persen," jelas Vanda.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com