Hendi Sebut Hasil Penelitian Tanah di Semarang Turun 10 sampai 20 Cm per Tahun

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejumlah daerah, termasuk Semarang, diproyeksikan bakal tenggelam sebagai dampak perubahan iklim. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan, berdasarkan penelitian terdahulu memang terjadi penurunan tanah berkisar 10 sampai dengan 20 sentimeter (Cm).

Untuk mencegah dampak yang semakin meluas, pihaknya melakukan penanaman bakau di garis pantau dan mengurangi pemakaian air tanah.

"Kebijakan itu yang sudah kita lakukan dengan menanam bakau, mengurangi pemakaian air tanah, mengurangi abrasi dengan membuat tanggul laut," kata pria yang akrab disapa Hendi di Semarang, Jumat (6/8).

Terkait pernyataan pakar geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, mengenai daerah-daerah yang berpotensi tenggelam, Hendi menuturkan bahwa setiap orang boleh menyampaikan hasil penelitian.

"Setiap orang maupun lembaga bebas memberikan statement terkait penelitiannya. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh diam. Ketika adanya penurunan tanah, sudah ada kebijakan kebijakan yang sudah jalan," terangnya.

Dia pun meminta masyarakat tidak panik terhadap penelitian itu. "Tidak perlu panik. Ikuti aja penelitian yang ada. Yang namanya penelitian ya sah sah saja," tandas Hendi.

Sebelumnya, Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Heri Andreas mengungkap kajian, bukan hanya Jakarta yang diproyeksikan bakal tenggelam. Dalam data penelitiannya, banjir rob yang perlahan-lahan menenggelamkan wilayah pesisir akibat efek global warming, sea level rise dan land subsidence telah terjadi di banyak tempat di wilayah pesisir Nusantara, ada 112 kabupaten kota yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim.

"Penurunan tanah di sana lebih cepat dan besar. Wilayah-wilayah di bawah lautnya juga bisa lebih besar dari Jakarta serta masih ada 112 kabupaten kota yang berpotensi untuk tenggelam mulai dari Pantai Timur Sumatera, Pesisir Kalimantan, Pantura Jawa, sedikit di Sulawesi dan Papua," kata Heri Andreas kepada merdeka.com, Senin (2/8).

(mdk/cob)