Hasyim Muzadi minta KPK awasi politik uang di Pilgub Jatim
Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, ternyata meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dugaan politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur Agustus mendatang.
Menurut dia, mestinya lembaga antikorupsi itu mengusut penggunaan politik uang sebelum kompetisi politik itu dimulai.
"Jadi saya minta kepada KPK tolong pilkada-pilkada, terutama yang potensial untuk terjadi korupsi, dilakukan investigasi sebelum pilkada itu berjalan. Sekarang fokusnya di Jawa Timur," kata Hasyim usai bertemu pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (7/6).
Menurut Hasyim, mestinya KPK mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta berbagai macam sumbangan, dalam kaitan pilkada. Dia pun meminta KPK, BPK, dan PPATK turun langsung buat mengusut dugaan politik uang itu.
"Karena penggelembungan dan sebagainya biasanya terjadi menjelang proses pilkada, tidak cuma setelahnya," ujar Hasyim.
Dugaan politik uang dalam Pilgub Jatim 2008 disuarakan oleh Khofifah Indar Parawansa, salah satu calon yang kalah, lewat sebuah buku. Khofifah mengaku sebagai korban kecurangan politik uang saat itu.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto yakin Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memenangkan Pilpres 2024 meski dibayangi politik uang atau money politic paslon lain.
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnya