Hasil Audit BPKP Soal Satkomhan, Mahfud Ungkap Ada Barang Selundupan dari Navayo

Senin, 17 Januari 2022 18:23 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Hasil Audit BPKP Soal Satkomhan, Mahfud Ungkap Ada Barang Selundupan dari Navayo Cerita Mahfud MD. Youtube/Kemenko Polhukam RI ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan pemerintah pada 2021 menerima tagihan dari Navayo berdasarkan putusan Arbitrase Singapura sebesar USD 21 juta. Tagihan tersebut berasal dari proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2015-2016.

Dengan adanya tagihan yang akan merugikan negara tersebut, pemerintah pun melakukan investigasi melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mahfud membeberkan BPKP menemukan adanya barang dari Navayo yang sebagian besar diduga selundupan.

"Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen pemberitahuan impor barang di Bea Cukai," kata Mahfud dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Senin (17/1).

Tidak hanya itu Mahfud juga menjelaskan barang yang dilengkapi dalam dokumen tersebut hanya memiliki nilai Rp 1,9 miliar atau USD 132.000. Sebab itu Mahfud pun meminta agar seluruh pihak menunggu proses hukum yang berlangsung terkait proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan.

"Saya minta agar semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui Pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yaitu proyek satelit komunikasi pertahanan. Proyek tersebut kata Mahfud terjadi pada 2015 yang berpotensi membuat negara rugi sekitar Rp 800 miliar.

Proyek tersebut kata Mahfud sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dia menuturkan Kemhan sudah mengeluarkan kontrak untuk sejumlah perusahaan yaitu PT Avanti, AirBus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2016.

"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit kominikasi pertahanan, dengan nilai yang sangat besar. Padahal anggaran belum ada, kontrak yang tanpa anggaran negara itu jelas melanggar prosedur," kata Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (13/1).

Mahfud menjelaskan pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Dia menuturkan berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit.

Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain. Sebab itu untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Lalu Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit), milik Avanti Communication Limited (Avanti). Mahfud menuturkan pada 6 Desember 2015, meskipun persetujuan penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016. Tetapi kata Mahfud pihak Kemhan pada tanggal 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kominfo.

Selanjutnya pada 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK). Tetapi kata Mahfud PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan.

Mahfud menjelaskan saat melakukan kontrak dengan Avanti tahun 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Untuk membangun , Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia. Sedangkan di tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) oleh Kemhan.

Dia menjelaskan PT Avanti menggugat pemerintah di London Court of Internasional Arbitration. Gugatan tersebut dilakukan lantaran Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

Sehingga kata Mahfud pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah biaya arbitrase, biaya konsultasi dan biaya filing satelit sebesar Rp 515 miliar.

"Jadi negara bayar Rp 515 miliar untuk kontrak ada dasarnya," ungkapnya.

Mahfud menjelaskan selain dengan PT Avanti. Mahfud menjelaskan emerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase.

"Ini nilainya Ini yang 20.901.209 USD kepada Navayo nilainya Rp 304 miliar," bebernya. [eko]

Baca juga:
Kumpulkan Bukti, Kejagung Cari Pihak yang Bertanggung Jawab Proyek Satkomhan
Mahfud MD Ungkap Jokowi Sudah Lama Ingin Kasus Proyek Satelit Kemhan Diselesaikan
Panglima TNI: Kita Dukung Semua Kewenangan Jaksa Agung, Termasuk Pengadilan HAM
Kejagung: Proyek Satelit Komunikasi Pertahanan 2015-2016 Rugikan Negara Rp500 M
Anggota DPR Dukung Proyek Satelit Kemhan Diaudit hingga Tuntas
Kasus Proyek Kontrak Satkomham Naik Penyidikan, Kejagung Telah Periksa 11 Saksi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini