Harus Tahu, Ini Untung Rugi Sertifikasi Perkawinan Buat Masyarakat

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bakal mewajibkan para calon mempelai memiliki sertifikasi perkawinan pada 2020. Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, program ini sesungguhnya sudah ada sejak 2017. Namun belum gencar diberlakukan. Menurutnya, sertifikasi perkawinan didapatkan secara gratis.

Apa untung rugi jika sertifikasi perkawinan diberlakukan? Berikut ulasannya:

Calon Lebih Paham Soal Rumah Tangga

Salah satu keuntungan yang bakal didapat para calon mempelai yakni lebih paham soal seluk beluk kehidupan rumah tangga. Mengapa? Karena untuk mendapat sertifikasi perkawinan, para calon mempelai akan mendapat pengetahuan mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, persiapan menjelang kehamilan hingga cara merawat anak.

"Ini akan melibatkan kementerian yang terkait misalnya untuk bidang kesehatan reproduksi dan kemudian pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berkaitan dengan janin, anak-anak usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan," kata Muhadjir Effendy, Kamis (14/11).

Namun jika belum lulus pembekalan sertifikasi, mereka belum diperbolehkan menikah. "Ya, sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," kata Muhadjir.

Mengurangi Angka Perceraian

Dengan adanya pemahaman soal kehidupan setelah menikah, diharapkan angka perceraian semakin berkurang. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

"Ini untuk menekan angka perceraian segala itu loh," ujarnya.

"Misalnya dia kan harus dibekali juga tentang ekonomi keluarga atau ekonomi kerumahtanggaan. Kemudian masalah kesehatan, kesehatan reproduksi terutama agar bisa menyiapkan anak-anak yang nanti akan menjadi generasi penerus bangsa ini harus lebih berkualitas," terang Muhadjir, Kamis (14/11).

Jangan Sampai Bikin Orang Takut Nikah

Rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi perkawinan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. MUI kemudian menanggapi hal ini. Pihak MUI setuju soal sertifikasi perkawinan, asalkan tidak memberatkan dan tidak menakutkan masyarakat.

"Kalau (sertifikat pernikahan) baik dan tidak bertentangan dengan agama serta syariat Islam, MUI dukung. Pemerintah harus pastikan (sertifikat pernikahan) tidak memberatkan masyarakat. Saya takut orang-orang jadi takut kawin, dan malah memilih berhubungan di luar nikah," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Kamis (14/11).

Bisa Jadi Ladang Korupsi Baru

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai adanya sertifikasi perkawinan malah bakal menjadi ladang korupsi baru. Menurutnya, bisa saja ada calon mempelai malah membeli sertifikasi perkawinan.

Padahal sertifikat itu bisa didapatkan gratis. "Kalau sertifikat kan pendekatan formal, nanti orang malah membeli sertifikat. Tapi kalau pendekatannya (menjurus) ke perilaku dan menjadikan orang untuk sadar, ya silakan saja," kata Marwan, kamis (14/11).