Hari ini DKPP sidangkan 14 pengaduan
Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini kembali menggelar sidang kode etik di kantor Kemenag, MH. Thamrin, Senin (11/8). Terdapat 14 perkara yang akan disidangkan berasal dari pengadu. Pengadu berasal dari tim Prabowo - Hatta, Jokowi - JK, dan kelompok independen.
"Sesudah kita sidang pertama tambahan 4 pengaduan dari Bawaslu, kita gabungkan di sidang kedua ini. Total pengaduan 14 perkara. 14 diterima untuk disidangkan," kata Ketua DKPP, Jimly Ashiddiqqie.
Pada tim Prabowo-Hatta tercatat pengaduan dengan No. Pengaduan 566/I-P/L-DKPP/2014 oleh pengadu Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik, Sigop Tambunan. Pihaknya telah memeriksa situs www.kpu.go.id dan menemukan konten data yang dinilainya tidak benar menyangkut Form Model BB-4 PPWP Daftar Riwayat Hidup Capres Prabowo Subianto, pada huruf D. Kemudian, hal ini diduga melanggar Pasal 208 UU No. 42 Tahun 2008.
Di samping itu, pengaduan oleh tim kampanye Jokowi-JK, Wawan Pribadi dengan No. Pengaduan 569/I-P/L-DKPP/2014. Pengaduan ini berisikan bahwa proses penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Pleno KPU berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan Calon Presiden ataupun dari PPL, serta Panwascam. Namun, tim Jokowi-JK merasa bahwa Pleno KPU pada 16 Juli 2014 terhadap Ketua Panitia Panwaslu Kab. Sukoharjo, Subekti, merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk TPS 01 desa Dukuh, Kec. Mojolaban.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaSidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca SelengkapnyaAnak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London
Baca SelengkapnyaBagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca Selengkapnya