Hampir 11 jam,SDA dikorek penyidik KPK soal penyelenggaraan haji

Merdeka.com - Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SDA mengaku banyak ditanya perihal dugaan korupsi dana Haji 2012-2013.

Selama hampir 11 jam diperiksa, menurut SDA, penyidik juga banyak menanyakan soal pengadaan catering makanan dan perumahan dalam pelaksanaan haji tersebut.

"Jadi pada hari ini saya dimintai keterangan oleh KPK berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan catering, pengadaan perumahan di Saudi Arab," kata SDA di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5).

Selain itu, SDA juga mengaku dikorek penyidik soal dugaan anggota DPR yang disebut-sebut punya bisnis pengadaan haji. Namun, ketua umum PPP ini menyebut tidak tahu untuk hal ini.

"Itu juga yang dipertanyakan kepada saya. Saya tidak tahu persis apakah ada permainan semacam itu yang dilakukan oleh Komisi VIII. Kalau isu, itu ada, tetapi isu tidak bisa dijadikan fakta atas sebuah kejadian," jelasnya.

Terkait pengadaan pemondokkan haji, SDA mengaku hal itu paling tajam ditanyakan penyidik. Terutama adanya tempat tinggal jamaah yang tidak layak.

Walau demikian, SDA mengaku tahu mengenai pemondokan tersebut. Pasalnya, sebagai Menteri, dirinya selalu melakukan evaluasi.

"Saya lakukan evaluasi, meminta laporan dari tim perumahan, tim catering, dari komisi pengawas haji indonesia, dari Irjen, dari tim kesehatan, termasuk dari tim keamanan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Di situlah muncul persoalan, antara lain misalnya ada perumahan yang dikategorikan jelek," ujarnya.

Meski demikian, SDA bakal menyerahkan seluruh kasus ini kepada penyidik KPK. Sebab, dirinya akui tidak bisa menjangkau terlalu detail dalam pengawasan haji ini.

"Karena penyelenggaraan haji dengan total 194 ribu jemaah haji itu bukan pekerjaan yang mudah," terangnya.

Untuk diketahui, KPK tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Terkait penyelidikan tersebut, KPK telah memanggil sejumlah anggota Komisi VIII DPR yang membidangi agama untuk diminta keterangan, antara lain mantan Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar dan mantan Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini. Bahkan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu juga sudah dipanggil.