Hakim Pengadilan Tipikor vonis Fahd A Rafiq 2,5 tahun bui

Selasa, 11 Desember 2012 17:08 Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo
Hakim Pengadilan Tipikor vonis Fahd A Rafiq 2,5 tahun bui  sidang fahd arafiq. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini menjatuhkan putusan kepada pengusaha dan terdakwa kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Fahd dijatuhi pidana penjara selama 2,5 tahun dikurangi masa tahanan.

Selain itu, dia mesti membayar denda Rp 50 juta dan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan hukuman kurungan dua bulan.

"Maka dengan ini mengadili. Menyatakan terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun enam bulan, serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Suhartoyo saat membacakan amar putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/12).

Majelis hakim berpendapat hal-hal memberatkan Fahd adalah tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara, hal-hal meringankan adalah suami Ranny Meydiana itu bersikap sopan selama masa persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih balita.

Karena surat dakwaan Fahd disusun dalam bentuk subsideritas, maka majelis hakim harus membuktikan dakwaan primer lebih dulu. Apabila terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan. Tetapi, jika dalam dakwaan primer perbuatannya tidak terbukti, maka majelis hakim harus membuktikan dakwaan subsider.

Menurut Hakim Anggota Pangeran Napitupulu, perbuatan anak musikus dangdut A Rafiq itu terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 5 ayat 1 huruf a, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia mengatakan, unsur setiap orang dimaksud dalam pasal 5 terpenuhi atau dilakukan terdakwa.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa tiga pekan lalu. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pengusaha Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, 3,5 tahun penjara dikurangi masa tahanan dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Selain itu, dia dituntut denda Rp 100 juta dan apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan empat bulan.

Menurut Hakim Anggota Pangeran Napitupulu, Fahd terbukti bersalah memberi atau menjanjikan uang sebesar Rp 5,5 miliar melalui Haris Andi Surahman (saat ini tersangka perkara DPID) kepada penyelenggara negara atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia Fraksi Partai Amanat Nasional periode 2009 sampai 2014, Wa Ode Nurhayati, dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu meloloskan proposal alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah buat tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya pada 2011.

Menurut Hakim Anggota Pangeran Napitupulu, Fahd mengetahui adanya anggaran alokasi daerah dari Haris Andi Surahman pada 2010 yang dibahas dalam badan Anggaran DPR-RI. Fahd kemudian bertemu dengan Haris di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Saat itu Haris adalah staf ahli anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Halim Kalla.

Kemudian, Fahd bersama Haris berusaha mencari orang yang mau meloloskan DPID buat tiga kabupaten itu. Fahd, atas saran Haris, mulanya akan mengurus DPID lewat Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Irgan Chairul Mahfiz. Tetapi, Haris kemudian lebih memilih menggunakan bantuan Wa Ode Nurhayati.

Haris lalu menghubungi mantan tim sukses dan mantan suami Wa Ode Nurhayati, Syarif Achmad. Dia minta dipertemukan dengan Wa Ode Nurhayati. Syarif menyanggupi.

Menimbang, kemudian Syarif dan Haris bertemu Wa Ode Nurhayati di Restoran Nusa Dua, Gatot Subroto, Jakarta. Saat itu dia menyampaikan permintaan Fahd agar tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat DPID. Wa Ode Nurhayati setuju dan mau mengusahakan serta meminta proposal. Kemudian, pada pertemuan kedua di rumah makan sama, Fahd ditemani Haris bertemu dengan Wa Ode Nurhayati buat pertama kali. Fahd pun mengutarakan ingin meloloskan proyek DPID buat tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pada Oktober 2010, Fahd dan Haris bertemu Wa Ode Nurhayati di ruang kerjanya di Gedung DPR dan mengulang permintaan agar mengusahakan tiga kabupaten itu menerima dana DPID masing-masing sebesar Rp 40 miliar. Wa Ode Nurhayati menyanggupi dan meminta imbalan lima sampai enam persen dari total anggaran yang turun.

Menurut Hakim Anggota Hendra Yospin Alwi, Fahd lalu mulai menghubungi beberapa pejabat daerah di tiga kabupaten itu. Dia menelepon Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, Armaida, dan Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Zamzami. Fahd sudah mengenal keduanya saat bertemu di Kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Kemudian, dari penelusuran itu, dia mendapat tiga nama kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Dia kemudian menggelar pertemuan dengan tiga Bupati dari daerah yang akan diurus. Dia meminta Wakil Bupati Pidie Jaya, Tagor, menyetor uang Rp 4 miliar. Sementara Zamzami setor Rp 7,34 miliar kepada Fahd dan diberikan secara bertahap sejak 7 Oktober 2010 sampai 27 Oktober 2010. Fahd juga menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, Armaida, dan minta disiapkan proposal dan uang Rp 5,65 miliar. Armaida menyanggupi dan menyerahkan proposal serta uang kepada Fahd sebanyak tiga kali, yakni pada 18 Oktober 2010, 4 November 2010, dan 22 Desember 2010.

Setelah semua selesai, Fahd menerima uang dan proposal. Dia lalu meminta Wa Ode Nurhayati mengusahakan turunnya dana DPID buat Kabupaten Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya masing-masing Rp 50 miliar. Fahd lalu menyerahkan uang imbalan Wa Ode Nurhayati sebesar Rp 6 miliar melalui Haris Andi Surahman. Dari total uang itu, Haris mengambil jatah Rp 500 juta. Caranya adalah dengan transfer dan tarik tunai di Bank Mandiri kantor cabang pembantu DPR-RI.

Kemudian, Haris memberikan uang itu ke Wa Ode Nurhayati melalui sekretaris pribadi Wa Ode Nurhayati, Sefa Yolanda, dengan cara transfer bertahap di ruangan Prioritas Bank Mandiri kantor cabang pembantu DPR-RI.

Keesokan harinya, Fahd menanyakan ke Wa Ode Nurhayati perihal DPID itu. Wa Ode langsung menjawab agar masalah itu ditanyakan langsung ke Haris. Tidak lama kemudian, seorang pegawai Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Pidie Jaya menelepon Fahd. Dia mengatakan proyek yang dijanjikan Fahd memang turun, tapi jumlah dananya hanya Rp 20 miliar, tidak sesuai dijanjikan hingga Rp 50 miliar. Dia mengatakan proyek itu malah diurus salah satu pimpinan Banggar asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung. Sementara, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar diurus Mirwan Amir, anggota fraksi Partai Demokrat.

Fahd kemudian mengejar Wa Ode Nurhayati dan menanyakan soal kegagalan proyek itu. Dia mendatangi tempat tinggal Wa Ode Nurhayati di Apartemen Permata Senayan, Permata Hijau, Jakarta Selatan, bersama Haris. Dia meminta uangnya dikembalikan seluruhnya. Wa Ode Nurhayati menyanggupi mengganti dengan dicicil. Pertama kali Rp 2 miliar dan seterusnya Rp 500 juta saban bulan. Tetapi, sampai Wa Ode Nurhayati masuk bui, uang itu tetap belum lunas. [ian]

Topik berita Terkait:
  1. Suap DPID
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini