Gubernur Pramono Soal Penanganan Banjir Jakarta: Jangan Lagi Kita Tergopoh-gopoh

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melakukan pencanangan sekaligus penandatanganan kontrak proyek pengendalian banjir dan rob Jakarta yakni JakTirta untuk periode anggaran 2025–2027.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Ia menyampaikan bahwa proyek JakTirta dirancang sebagai program jangka menengah agar penanganan banjir di Jakarta tidak lagi dilakukan secara terburu-buru saat bencana terjadi.

“Penanganan banjir di Jakarta sekali lagi tidak bisa hanya bersifat jangka pendek. Atau kalau terjadi banjir, baru kemudian kita tergopoh-gopoh,” kata dia.

Normalisasi Sungai hingga Polder Jadi Fokus Utama

Menurut Pramono, proyek JakTirta akan mencakup pembangunan dan penguatan tanggul, normalisasi sungai, serta pengembangan polder dan embung di sejumlah titik rawan banjir dan rob.

Pendekatan ini dinilai penting agar pengendalian banjir dilakukan secara sistematis dan terencana.

“Termasuk normalisasi sungai Ciliwung, Kali Krukut, kemudian tanggul-tanggul yang memang harus kita atasi, kita persiapkan, maka harus dipersiapkan dari sekarang. Termasuk polder-polder dan embung dan sebagainya,” ujarnya.

Namun demikian, Pramono mengingatkan agar setiap proyek dirancang secara cermat dan terpadu.

Ia menegaskan tidak menginginkan pembangunan yang dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian banjir, terutama jika hanya berujung pada pembebasan lahan yang tidak diperlukan.

“Hanya saya juga berpesan jangan kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Membebaskan lahan, seakan-akan dibuat embung, tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan. Nah yang begini saya tidak mau,” ungkapnya.

Pramono menambahkan, ia telah memberikan persetujuan terhadap sejumlah langkah strategis, termasuk penetapan lokasi normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut, yang akan segera dilaksanakan meski berpotensi menghadapi tantangan di lapangan.

“Normalisasi Ciliwung maupun Krukut, saya sudah memberikan persetujuan, termasuk penlok dan sebagainya segera kita lakukan. Memang pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan, yang namanya juga mau apa, menormalkan kembali,” katanya.