Golkar dukung Densus Tipikor agar polisi & jaksa jadi pemberantas korupsi
Merdeka.com - Partai Golkar setuju dengan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan partainya ingin mengembalikan tugas pemberantasan korupsi kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang diatur dalam konstitusi.
"Kita setuju, kita mau memperkuat. Kita ingin kembali penegakan hukum pemberantasan korupsi ke institusi inti sesuai konstitusi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan," kata Misbakhun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).
Namun, Misbakhun menolak opini bahwa keberadaan Densus Tipikor akan berujung pada pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK tetap dibutuhkan agar lembaga-lembaga penegak hukum makin sinergi memberantas korupsi.
Nantinya, KPK tetap menjalankan 5 fungsinya yakni supervisi, monitoring, pencegahan, koordinasi dan penindakan.
"Yang utama kemarin kita rapat adalah melakukan sinergi bagaimana desain besar negara ini dalam melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya.
Sejauh ini, kata Misbakhun, lembaga penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi memiliki roadmap masing-masing. Dia mendorong agar KPK, Kejaksaan dan Kepolisian bisa saling melengkapi dalam memberantas korupsi.
"Lembaga aparat penegak hukum harus saling melengkapi. KPK ada kelemahan, di daerah tidak ada. Kejaksaan dan Kepolisian ada," ujarnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Golkar Kabupaten Tangerang, tengah membangun komunikasi dengan parpol yang memiliki kursi di DPRD
Baca SelengkapnyaSejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaDPP Golkar meminta agar seluruh DPD menggunakan lembaga survei yang direkomendasikan
Baca Selengkapnya