Gelar Halal Bihalal, Fraksi PKS Ingin jadi Kekuatan Penyeimbang dari Pemerintah

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menggelar Halal Bi Halal Kebangsaan dengan mengundang sejumlah pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (9/7). Pimpinan PKS hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Hadir pula jajaran DPTP PKS, seluruh Anggota DPR Fraksi PKS beserta staf. Sementara, pihak ormas yang hadir antara lain pimpinan dan pengurus NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Dewan Dakwah, Persis, PUI, Al Wasliyah, Assyafiiyah dan lain-lain.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan acara ini diselenggarakan untuk mengokohkan silaturahmi Fraksi PKS dengan ormas dan tokoh masyarakat. Tujuannya, untuk mendengar nasihat sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan umat.

"Halal bi Halal ini tradisi yang baik di Indonesia. Tujuannya untuk mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan komponen bangsa. Bagi Fraksi PKS DPR ini penting karena mandat Fraksi PKS datang dari rakyat dan umat sehingga kepada mereka lah PKS akan berpihak dan berkhidmat," kata Jazuli lewat keterangan tertulis, Selasa (9/7).

Mewakili keluarga besar Fraksi PKS, dia juga mengucapkan syukur atas kenaikan suara elektoral dan kursi PKS di DPR pada Pemilu 2019. Hal menunjukkan peningkatan dukungan dan kepercayaan rakyat dan umat kepada PKS.

"Kami bersyukur dengan berkah kenaikan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2019 ini. Pada saat yang sama kami menyadari ini adalah satu amanah dan tanggung jawab yang berat. InsyaAllah, kami akan jaga amanah itu dengan menegaskan keberpihakan Fraksi PKS kepada rakyat dan umat," ujarnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I ini ingin Fraksi PKS DPR membangun konsolidasi yang kuat dengan rakyat dan umat. Caranya, dengan menjadikan DPR sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang yang kuat dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

"Kita akan perjuangkan kebijakan yang menyejahterakan dan mengangkat harkat atau martabat rakyat. Sebaliknya kita tolak semua kebijakan pemerintah yang jelas-jelas merugikan rakyat, memarginalkan kelompok ekonomi lemah dan menyengsarakan rakyat kecil. Saya kira inilah posisi kami di DPR," pungkas Jazuli.