Gandeng KPK, Mendagri ingin rekrutmen IPDN tak bau korupsi
![Gandeng KPK, Mendagri ingin rekrutmen IPDN tak bau korupsi](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2014/12/22/475767/540x270/gandeng-kpk-mendagri-ingin-rekrutmen-ipdn-tak-bau-korupsi.jpg)
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan terdapat sejumlah kebocoran yang berujung pada indikasi adanya korupsi dalam sistem perekrutan mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sepanjang tahun 2014. Meski demikian, Tjahjo tidak menyebut di mana letak kebocoran tersebut.
"Untuk rekrutmen, penempatan kuota, dan persyaratan ini jangan sampai ada indikasi KKN di IPDN, 2014 masih bocor," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).
Atas hal itu, Tjahjo akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya potensi korupsi dalam sistem rekrutmen calon mahasiswa IPDN.
"Ini sudah dibicarakan dengan KPK, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan oknum kepala daerah yang tidak benar," kata dia.
Selanjutnya, terang Tjahjo, terdapat beberapa bagian dari sistem rekrutmen yang dinilai tidak adil. Hal itu memangkas kesempatan bagi para putra daerah yang kurang mampu untuk menjadi calon praja.
"Mengenai kuota, mengenai aturan-aturan yang tidak adil, mengenai indikasi KKN, itu sudah disampaikan ke kami sebagai bahan catatan. Mari kita bersama dengan KPK besok mengecek secara betul," ungkap dia.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap proses rekrutmen mahasiswa baru di IPDN tahun 2015. Dia berharap proses rekrutmen bisa berjalan secara lebih jernih.
"Yang kemarin lolosnya tidak sesuai ya kita pantau terus. Mudah-mudahan 2015 akan lebih ketat dan lebih selektif," terangnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/23/1708693876074-c2vaw.jpeg)
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya![Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/22/1708577046952-iy63l.jpeg)
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnya![KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/19/1713513861454-pq8v6.jpeg)
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/13/1715595094362-c5wbb.jpeg)
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Baca Selengkapnya![Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/24/1713972929846-61fpa.jpeg)
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnya![DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/11/1718070945376-1pm6o.jpeg)
Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya![KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/29/1711728551659-wd5ir.jpeg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya![Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/8/1715151986099-rs5s6.jpeg)
Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya![KPK Tetapkan Dirut PTPN XI dan Dua Orang Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Lahan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/13/1715598633358-fqtlo.jpeg)
Dalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.
Baca Selengkapnya