Fraksi PAN: Penanganan Covid-19 Tak Bisa Hanya Menkes, Tetapi Kerja Tim
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai kritik atas penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tak adil bila hanya menyorot Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Karena penanganannya bukan hanya pada Kemenkes, melainkan seluruh kementerian dan lembaga.
"Dalam konteks penanganan Covid-19 tentu melihatnya tak boleh parsial, artinya tidak memandang hanya Pak Terawan saja, tetapi ini kan kerja daripada tim. Terutama kerja dari komite penanganan Covid-19 yang ada satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas pemulihan Ekonomi Nasional," ujar Saleh saat dihubungi merdeka.com, Minggu (27/9).
Saleh yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN tersebut, menjelaskan apabila masyarakat menilai penanganan Covid-19 di Indonesia belum baik. Maka yang harus dievaluasi haeuslah secara menyeluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Covid-19.
Dalam hal ini, terdapat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Doni Munardo, dan seluruh kementerian lembaga lainnya.
"Karena itu semuanya harus dilihat, bahkan kementerian lain pun harus dievaluasi juga. Misalnya penerapan protokol kesehatan, itu bisa saja aturanya dikeluarkan Kemenkes tetapi dalam tataran implementasi itu dia tidak bisa sendiri. Ada peran lembaga lain termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan," jelasnya.
"Jadi tidak hanya Pak Terawan yang harus dievaluasi, tetapi lembaga maupun kementerian yang terlingkup dalam penanganan Covid-19 seharusnya turut dievaluasi," lanjutnya.
Namun demikian, dia mengatakan kritik yang tepat dilayangkan terhadap Kemenkes terkait ketersediaan obat-obatan dan kebutuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM medis
Kritik Untuk Terawan
Politikus PAN tersebut mencatat terdapat empat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Menkes Terawan bersama jajarannya. Pertama terkait kualitas rumah sakit di seluruh Indonesia yang masih belum lengkap dan merata, terkhusus untuk alat kesehatan bagi pasien Covid-19.
Menurutnya, saat ini masih banyak rumah sakit di seluruh Indonesia yang belum lengkap kualitas peralatan kesehatannya. Akibatnya banyak pasien Covid-19 di daerah yang terpaksa segera dirujuk ke provinsi bahkan tak jarang langsung ke pusat.
"Berarti kan ada fasilitas yang belum lengkap, terutama fasilitas alat kesehatan yang berkenaan dengan Covid-19. Seperti alat Rapid yang kurang, reagennya terlambat, keterbatasan alat tes PCR maupun ruangan," tuturnya.
Kedua, Saleh juga menyoroti kurangnya SDM tenaga kesehatan seperti dokter spesialis yang tak tersebar secara merata di setiap rumah sakit.
"Terkadang ada rumah sakit yang hanya ada dokter bedah, tidak ada dokter bedah ada dokter gigi, misalkan dokter paru tidak ada. Jadi penyebaran SDM perlu juga segera diselesaikan," katanya.
Lanjutnya, ketiga yakni kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang harus diperhatikan Kemenkes. Karena antara tenaga kesehatan dan medis berbeda. Menurutnya, Tenaga medis yakni orang yang betugas mengobati, sementara tenaga kesehatan adalah orang yang bekerja di rumah sakit.
"Jadi orang-orang yang bekerja di RS mulai dari Administrasi dan tukang bersih2nya nah itulah yang juga harus tetap diperhatikan. Misal kemarin insentif itu sudah diberikan maka tugas kita mencoba untuk menjaga kalau bisa ditingkatkan insentif. Karena bagaimanapun mereka orang-orang yang berada di garis depan," jelasnya.
"Tentu yang terakhir, Keempat Pak Terawan seharusnya meningkatkan komunikasi dengan kementerian lainnya, termasuk Satgas, Pemerintah Daerah dan lainnya. Agar program bisa berjalan dengan baik," tambahnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaTahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca Selengkapnya