FPI sebut PKI ingin menarik garis batas soal HAM
Merdeka.com - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai gerakan dan ideologi PKI masih hidup. Mereka, kata Munarman, saat ini tengah proses kaderisasi.
Lebih lanjut Munarman mengatakan, PKI pintar untuk membalikkan fakta soal HAM. "Target mereka saat ini ada upaya untuk putar balikan fakta. Mereka menarik garis batas soal HAM. Mereka pernah menjadi menteri. Tahun 1965 ke bawah mereka tidak anggap pelanggaran HAM," ujarnya saat bersama Bamag (Badan Musyawarah Antar Gereja) LKKI (Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia), di Perpustakaan markas besar FPI (Front Pembela Islam), Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
"Isu HAM tahun 65 hingga 97 mereka bisa menarik simpati rakyat Indonesia. Ini merupakan pintu masuk secara halus untuk menarik simpatik," tambahnya.
Dari pertemuan FPI dengan Bamag (Badan Musyawarah Antar Gereja) LKKI (Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia) terjadi empat poin kesepakatan, yakni :
1. Sepakat mempertahankan NKRI sebagai negara berdaulat dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
2. Sepakat menjunjung tinggi toleransi agama dan bersatu menegakkan amal maruf nahi mungkar dari nilai agama.
3. Mendorong pemerintah agar menegakkan menindak lanjuti aktor intelektual kejadian Tolikara dengan hukuman seberat-beratnya.
4. Menolak dan berjuang menggagalkan bangkitnya gerakan PKI.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaWalaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca SelengkapnyaLaporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaBPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaData perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya.
Baca Selengkapnya