FOTO: Aksi Mogok Makan PRT Menyikapi Lambatnya Pengesahkan RUU PPRT di Gedung YLBHI

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut demi memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Presiden Prabowo Subianto berjanji Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dibahas pekan depan.

Komnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.

Pada tali jemuran itu mereka menggantung ratusan poster berisi tuntutan yang menjadi simbol digantungnya nasib PRT karena tak kunjung disahkannya RUU PPRT.

Dari pantauan di lokasi, demo mahasiswa berakhir sekitar pukul 19.15 WIB.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Ketegangan bermula saat kepolisian meminta massa tidak menyalakan ban yang telah diletakkan di sekitar area aksi.

Massa demonstran dijadwalkan akan menggelar aksi hari ini di sejumlah titik di Jakarta.

Ketegangan terjadi ketika sejumlah peserta aksi bergerak menuju badan jalan dan mencoba menutup arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi.

Massa aksi dan aparat kepolisian terlibat adu mulut ketika demonstran berupaya membakar ban di lokasi.

BPJS Kesehatan Tulungagung mencatat 416 badan usaha telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN. Simak upaya BPJS Kesehatan tingkatkan kepatuhan di Tulungagung.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

Tahun ini, apresiasi diberikan kepada 519 karyawan, yang terdiri dari 465 pekerja laki-laki dan 54 pekerja perempuan.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Polisi telah menjelaskan alasan di balik kematian 4 pekerja bangunan yang meninggal dunia di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.