FKUB Bekasi sebut tak ada kesalahan administrasi pembangunan gereja

Merdeka.com - Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Hasnul Kholid mengatakan, pihaknya meminta kepada penolak pembangunan gereja Santa Clara di Jalan Lingkar Utara, Bekasi Utara, agar menempuh jalur hukum.

"Kalau ada kekeliruan administrasi dalam proses pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi, sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum, melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ujar Hasnul, Jumat (24/3).

Menurut dia, lembaganya sudah benar memberikan izin rekomendasi kepada pemerintah terkait pembangunan gereja tersebut. Sejumlah upaya yang dilakukan pihak gereja dianggap sudah memenuhi persyaratan.

Adapun rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

"Kalau ada pihak yang berdemonstrasi silakan saja. Sah-sah saja berdemonstrasi," kata dia.

Terkait tudingan massa dari Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi yang melakukan aksi demo hingga berujung ricuh menyebut bahwa banyak manipulasi seperti tanda tangan, menurut dia, hal itu belum bisa dibuktikan.

"Kantor FKUB Kota Bekasi terbuka untuk masyarakat, kantor pemerintah juga terbuka. Kalau ada tudingan manipulasi tanda tangan, yang mana? Kami belum diberitahu tanda tangan mana yang dimanipulasi," ujarnya.

Karena itu pihaknya meminta pihak yang keberatan dengan pembangunan tersebut agar diselesaikan di pengadilan.

Gereja Santa Clara berada di area lahan seluas 6.500 meter persegi, namun hanya seluas 1.500 meter persegi yang akan dibangun gereja. Selebihnya digunakan untuk pembangunan balai pengobatan, parkiran, ruang terbuka hijau hingga rumah pastor. (mdk/cob)