Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Kenakan Masker Putih & Dikawal
Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Kenakan Masker Putih & Dikawal
firli bahuri
Firli dipanggil sebagai tersangka dugaan pemerasan
Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Kenakan Masker Putih & Dikawal
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tiba di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ia tiba sekira pukul 09.13 Wib.
Pantauan merdeka.com, Firli yang datang dengan dikawal sejumlah orang ini tiba di Gedung Bareskrim dengan menggunakan kemeja panjang berwarna biru.
- Firli Bahuri Bicara Pemeriksaan Kasus Pemerasan SYL: Mabes Polri Itu Terasa Asing Bagi Saya
- Kuasa Hukum Pastikan Firli Bahuri Hadiri Pemeriksaan sebagai Tersangka Besok
- Firli Bahuri Diperiksa Lagi sebagai Tersangka pada Rabu, Langsung Ditahan?
- Firli Bahuri Kembali Diperiksa Dewas KPK Hari Ini
- FOTO: Tumbang Lawan Dewa United, Persikabo 1973 Makin Terpuruk di Dasar Klasemen BRI Liga 1 Indonesia
- Ahmad Riyadh Dua Kali Cabut BAP di Persidangan, KPK Siap Usut Dugaan Perintangan Penyidikan
Saat itu, Firli yang datang menggunakan masker berwarna putih itu tidak berkata-kata atau tidak berbicara kepada awak media yang sudah menunggu kedatangannya.
Kedatangan Firli ini untuk diperiksa sebagai tersangka yang kedua kalinya atas kasus dugaan pemerasaan Pimpinan KPK dalam penanganan Korupsi pada Kementan 2021.
Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 65 KUHP.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kemudian membeberkan, sanksi pidana maupun denda sebagaimana yang diterangkan di dalam pasal tersebut.
Adapun, Pasal 12 huruf e tentang Undang Undang tentang pemberantasan tindak korupsi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Kemudian, Pasal 12 huruf B ayat 1 berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajibannya ataupun tugasnya dan terkait dengan Pasal 12 huruf B ayat 1.
"Pada Pasal 12 huruf B ayat 2 disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 Miliar,"
kata Ade saat konferensi pers, Kamis (23/11) dini hari.
