Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon Nilai Indonesia Raya Tak Perlu Dinyanyikan Sebelum Film Diputar di Bioskop

Fadli Zon Nilai Indonesia Raya Tak Perlu Dinyanyikan Sebelum Film Diputar di Bioskop Diskusi Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tak perlu menyanyi lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di Bioskop. Dia mengatakan keputusan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini terlalu grasak grusuk.

"Saya kira itu tak perlu. Itu lah karena ini grasak grusuk. Pemerintahan ini kan memang pemerintahan amatiran ya, semuanya main lempar dan kemudian dikoreksi," katanya saat ditemui wartawan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/2).

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan Kemenpora adalah salah satu bentuk amatiran dari pemerintahan.

"Jadi apa yang dilakukan Kemenpora adalah salah satu bentuk amatiran terbaru dari pemerintahan sekarang," ujarnya.

Menurutnya, untuk membuktikan rasa cinta terhadap tanah air tidak perlu seperti itu. Rasa nasionalisme pada masyarakat Indonesia juga dinilai tidak ada yang kurang.

"Saya kira tidak perlu lah begitu-begitu, kayak orang baru merdeka saja dan saya kira tidak ada rasa nasionalisme kita yang berkurang," tuturnya.

Imbauan Menpora untuk menyanyikan Indonesia Raya di bioskop pertama kali diketahui dari surat yang ditandatangani oleh Menpora, Imam Nahrawi. Sebagaimana isi dari surat imbauan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang mencintai tanah air.

Diketahui, Kemenpora memutuskan mencabut surat imbauan menyanyikan lagu Indonesia Raya di bioskop. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewabroto mengatakan pihaknya tak gengsi mencabut surat itu jika akhirnya memicu kegaduhan publik.

"Kalau ternyata itu kegaduhannya tinggi, kami tidak boleh merasa malu untuk segera mencabut daripada demi gengsi dipertahankan. Yang rugi juga masyarakat, yang rugi juga kantor kelembagaan," kata Gatot di Kemenpora, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).

Gatot menuturkan, Menteri Imam Nahrawi belum menandatangani surat pencabutan imbauan menyanyikan lagu Indonesia Raya di bioskop. Sebab, menurutnya, Menpora masih melakukan kajian terkait imbauan tersebut.

"Memang dokumen itu masih dikaji dengan Pak menteri untuk segara insyaAllah ditanda tangani," ujarnya.

Berdasarkan prosedur, kata Gatot, setiap surat yang dikeluarkan termasuk surat pencabutan ini harus ditandatangani Menpora. Sebab, Imam adalah pemilik jabatan tertinggi di Kemenpora.

"Jadi tidak ada yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Hari ini rencana tapi secara legal formal memang belum dari pak menteri (yang) tanda tangan. Semoga hari ini surat tanda tangan untuk rencana pencabutan (dikeluarkan)," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenpora menyatakan alasan pencabutan surat itu karena munculnya kegaduhan dan resistensi yang tinggi dari publik.

"Alhamdulillah, surat imbauan tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap jelang pemutaran film di bioskop sudah dicabut. Hal itu atas dasar berbagai pertimbangan dan juga karena resistensi dan kegaduhannya yang sangat tinggi. Mohon maaf," kata Gatot.

Reporter Magang: Ranti Yunidar

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Deklarasikan Gen Z Riau: Pemilih Muda Cerdas Menuju Pemilu Damai

Deklarasikan Gen Z Riau: Pemilih Muda Cerdas Menuju Pemilu Damai

Deklarasi ini menegaskan peran penting generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan LPSK

Laporan korban dugaan pemerkosaan bernama RZ telah diterima LPSK.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya