Eni Saragih sebut PLTU Riau 1 sempat dibahas di kediaman Airlangga

Kamis, 11 Oktober 2018 17:54 Reporter : Yunita Amalia
Eni Maulani Saragih dan Sony Firdaus. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengaku ada pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto guna membahas proyek PLTU Riau 1. Pertemuan dihadiri oleh Eni, Idrus Marham, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Melchias Marcus Mekeng.

Saat itu, Kotjo memaparkan prospek menjanjikan menggarap proyek PLTU Riau 1 karena akan menghasilkan keuntungan dengan cepat bagi partai Golkar, sehingga perlu ditindaklanjuti segera. Usai mendapat penjelasan dari Kotjo, Airlangga lantas mengatakan kepada Kotjo bahwa Eni Maulani Saragih sebagai utusan Golkar sekaligus Komisi VII DPR yang akan mengawal Blackgold Natural Resources, perusahaan Kotjo, di proyek tersebut.

"Ya waktu itu kami memang ke rumah Pak Airlangga Hartarto, ada saya, Pak Kotjo, Pak Idrus Marham, dan Pak Mekeng. Karena terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya dari Ketum di komisi VII jadi saya sampaikan pada Pak Kotjo tiap kali ada pergantian, sama seperti ketika Pak Setya Novanto ada masalah dengan e-KTP, berganti Plt pada Ketua Umum Idrus Marham saya menyampaikan juga pada Pak Idrus tapi karena ketua umumnya ganti saya juga harus sampaikan pada Pak Airlangga," kata Eni saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk Kotjo, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Diketahui, Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa telah memberi suap Rp 4,7 miliar kepada anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham. Uang suap diperuntukkan agar Eni mengarahkan PLN menunjuk Blackgold Natural Resources, perusahaan milik Kotjo, mendapat bagian dari proyek PLTU Riau 1.

Uang diberikan Kotjo kepada Eni sebanyak dua, 18 Desember 2017 dan 14 Maret 2018, dengan masing-masing besaran Rp 2 miliar.

Uang kembali diberikan Kotjo setelah ada permintaan dari Eni untuk kepentingan suaminya mencalonkan diri sebagai Bupati Temenggung. Awalnya, Eni meminta uang Rp 10 miliar, namun ditolak dengan alasan sulitnya kondisi keuangan. Peran Idrus melobi Kotjo berhasil dan memberikan uang kepada Eni untuk keperluan sang suami sebesar Rp 250 juta.

Awal mula adanya tindak penyuapan berawal saar Kotjo pertama kali mengetahui adanya proyek itu sekitar tahun 2015. Kemudian, dia mencari perusahaan lain untuk bergabung bersamanya sebagai investor, hingga bertemulah perusahaan asal China, CHEC Ltd (Huading).

Dalam kesepakatan keduanya, Kotjo akan mendapat komitmen fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek atau sekitar USD 25 juta. Adapun nilai proyek itu sendiri sebesar USD 900 juta.

Dari komitmen fee yang ia terima, rencananya akan diteruskan lagi kepada sejumlah pihak di antaranya kepada Setya Novanto USD 6 juta, Andreas Rinaldi USD 6 juta, Rickard Phillip Cecile, selaku CEO PT BNR, USD 3.125.000, Rudy Herlambang, Direktur Utama PT Samantaka Batubara USD 1 juta, Intekhab Khan selaku Chairman BNR USD 1 juta, James Rijanto, Direktur PT Samantaka Batubara, USD 1 juta.

Sementara Eni Saragih masuk ke dalam pihak-pihak lain yang akan mendapat komitmen fee dari Kotjo. Pihak-pihak lain disebutkan mendapat 3,5 persen atau sekitar USD 875 ribu.

Atas perbuatannya, Kotjo didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini