Edy tak tahu stunting, Sihar tak lugas jawab wacana Provinsi Nias

Merdeka.com - Dua pasangan kandidat Pilgub Sumut adu argumentasi pada debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Adi Mulia, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (12/5) malam. Kedua pasangan juga sempat saling melemparkan pertanyaan yang menjebak.

Setelah menyampaikan programnya pada debat dengan tema 'Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan' ini, kedua kandidat mendapatkan pertanyaan yang sudah disusun tim panelis. Pasangan calon nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, dan pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus menjawab pertanyaan penelis sesuai waktu yang ditentukan.

Debat tidak lagi monoton saat kedua kandidat mulai saling melempar pertanyaan yang kadang terkesan menjebak. Edy mempertanyakan penilaian Djarot mengenai keadilan pembangunan di Sumut saat ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Djarot menjawab pembangunan di di daerah ini bukan yang terendah, melainkan pada posisi menengah. "Kita akan tingkatkan. Dalam 2 tahun angka kemiskinan kita tekan dari 9 persen menjadi 7 persen," ucap Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian membalas dengan menanyakan langkah pasangan nomor urut 1 mengatasi masalah stunting tanpa menjelaskan maknanya. Mendapat pertanyaan ini, Edy mengaku tidak bisa menjawabnya. "Saya tidak tahu apa itu stunting," ucapnya.

Mantan Pangkostrad ini baru menjawab setelah dijelaskan stunting itu adalah masalah pertumbuhan balita akibat kurang gizi kronis. Dia melanjutkan solusi yang diberikan Djarot dengan memperbayak Posyandu. "Kita perbanyak perawat. Kita adakan mobil ambulans. Kita adakan mobil jenazah di tiap kecamatan," katanya.

Sementara Sihar Sitorus kembali mendapat pertanyaan jebakan yang hampir sama seperti debat pertama. Musa Rajekshah yang biasa disapa Ijeck kembali menanyainya soal isu pemekaran.

Debat sebelumnya, Sihar ditanya tentang pendapatnya mengenai rencana pembentukan Provinsi Tapanuli. Kali ini dia ditanya pendapatnya tentang wacana pembentukan Provinsi Nias.

Pada debat pertama, Sihar tegas menolak Provinsi Tapanuli. Jawabannya kemudian dijadikan headline di koran-koran. Kali ini, Sihar tak menjawab lugas. Dia lebih menitikberatkan pada pemerataan pembangunan ke Nias.

"Pertanyaannya sama dengan yang lalu, tapi kali ini jawabannya berbeda. Wacana pemekaran itu ada aturannya dari pemerintah pusat," jawabnya. (mdk/cob)