e-KTP tercecer, Tjahjo siap korbankan jabatan bila disalahgunakan untuk pilkada
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta insiden e-KTP tercecer di kawasan Bogor tak dipandang berlebihan. Apalagi dikait-kaitkan dengan pilkada.
Tjahjo menekankan pihaknya sangat berkomitmen data e-KTP rusak tidak akan digunakan untuk kepentingan politik.
"Saya punya komitmen bahwa data kependudukan KTP itu harus tuntas dan selesai. Saya menjamin, tidak mungkin digunakan untuk kepentingan Pilkada, untuk kepentingan Pemilu dan sebagainya," ucap Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (28/5).
Dia menuturkan, memang ada barang palsu, tapi bukan buatan Indonesia ataupun pihaknya. "Kalau barang palsu banyak. Kemarin ditemukan di DKI itu buatan Kamboja tapi bukan buatan sini. Enggak ada, clear and clean semuanya," ungkap Tjahjo.
Bahkan, politisi PDIP ini berani mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya, jika ada yang memalsukan apalagi menggunakan data e-KTP yang rusak atau tidak valid untuk kepentingan politik itu tadi.
Meskipun Tjahjo tak menampik, proses pembuatan e-KTP masih ada yang mengalami keterlambatan.
"Kalau ada masyarakat yang terlambat menerima e-KTP yang kami akui, memang mungkin terlambat prosesnya. Tapi sampai memalsukan, apalagi digunakan Pilkada atau Pileg, saya mempertaruhkan jabatan saya dan kehormatan saya, untuk tidak akan terjadi," tegas Tjahjo.
Dia pun menyebut kejadian tercecernya e-KTP membuat pihaknya melakukan evaluasi terhadap para kinerja staf. Dirinya memaklumi jika ada yang mengaitkan ini dengan politik.
"Saya tanggung jawab secara prinsip, tapi pembenahan di dalam mari, kami akan menata semua. Ini bagi evaluasi kami, bahwa staff asal kerja, enggak hati-hati, enggak sensitif," jelas dia.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya