Merdeka.com - Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran Willy Aditya menagih janji pemerintah untuk melakukan revisi UU Pendidikan Kedokteran. Daftar Inventaris Masalah (DIM) tidak juga dikirim pemerintah sampai Juli 2022 ini. Padahal sebelumnya dijanjikan akan dikirimkan ke DPR pada Juni lalu.

Willy mempertanyakan kemauan politik pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud untuk bersama DPR merevisi UU Pendidikan Kedokteran.

"Ini sudah seperti menampar muka lembaga. Pemerintah sudah menjanjikan sampai bulan Juni kemarin. Ini sudah masuk bulan Juli tapi tidak ada kabar apapun dari pihak terkait. Kami jadi mempertanyakan kemauan politik dari pemerintah, khususnya Kemendikbud terkait hal ini," ujar Willy dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/7).

Dicurigai ada pihak yang pro status quo terganggu dengan rencana revisi aturan tentang pendidikan kedokteran itu. Kata Willy, pihak-pihak ini berlindung dibalik dalih integrasi dengan UU Praktik Kedokteran atau rencana UU Pendidikan Nasional.

"Sebab pada kenyataannya, semua masih jalan di tempat. Ini ada langkah progresif atas masalah yang hingga saat ini realtime terjadi, namun mereka begitu resisten terhadapnya. Ada apa ini?" ungkap wakil ketua Baleg DPR RI ini.

Willy menuturkan, revisi UU Pendidikan Kedokteran bagian membangun sistem layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan memanusiakan manusia. Terlalu sering terdengar wilayah pedalaman kekurangan tenaga kesehatan. Bahkan masih banyak kekurangan dokter spesialis.

"Fenomena dokter Lie Dharmawan dengan RS Apungnya tentu sebuah bentuk kebajikan. Tapi di sisi lain, ini kan salah satu bentuk bolongnya negara melayani warganya. Terutama di sektor yang paling elementer. Yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana negara berupaya menutup kebolongan ini. Kan, itu poin pentingnya?" kata Ketua DPP NasDem ini.

Willy pun menagih Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk merumuskan DIM revisi UU Pendidikan Kedokteran agar segera bisa dibahas.

"Presiden sudah menyerahkan supresnya, pemerintah sudah menjanjikan DIM sampai Juni kemarin. Kurang apalagi? Kalau mau bantah-bantahan nanti di ruang yang semestinya. Yang penting sekarang penuhi dulu fatsun politiknya," katanya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mereview biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. Keputusan ini diambil setelah sejumlah pihak mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan kedokteran di Tanah Air.

"Pengaturan untuk biaya pendidikan kedokteran saat ini juga sedang kita review," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Nizam kepada merdeka.com, Rabu (9/6).

Dalam proses review, Kemendikbud Ristek mendalami seluruh proses pendidikan dokter dan menghitung komponen biaya berdasar kondisi riil di lapangan. Misalnya, kebutuhan laboratorium, peralatan, bahan habis pakai praktikum, wahana pemahiran di rumah sakit, tenaga dosen dan dosen klinis, dan sebagainya.

Nizam menyebut, proses review biaya pendidikan kedokteran ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru 2022. Dia berharap, review ini berdampak pada penurunan biaya pendidikan kedokteran.

"Harapan kita begitu," ucap dia.