DPR setuju RSBI dibubarkan karena picu kesenjangan sosial
Merdeka.com - Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) resmi dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disebabkan, RSBI dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan dianggap sebagai bentuk liberalisasi pendidikan.
Wakil Ketua DPR RI bidang pendidikan Taufik Kurniawan mengapresiasi dan mendukung keputusan MK tersebut. Sebab dalam praktiknya di lapangan konsep RSBI sering mengalami penyelewengan oleh para oknum penyelenggara pendidikan.
Selain itu, program RSBI ini dianggap Taufik sebagai penyebab kesenjangan sosial di sekolah-sekolah negeri.
"Kita sering melihat tentang pemahaman RSBI ini sering ada penyimpangan-penyimpangan teknisnya di daerah, ada hal-hal yang menyebabkan ketimpangan sosial dari status sosial anak didik yang satu dengan yang lain," jelas Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/1).
Sekjen PAN ini menuturkan, RSBI seringkali menyebabkan ketidaksetaraan hak terkait fasilitas yang didapatkan oleh para peserta didik.
Jadi ketika ada anak yang masuk ke RSBI dengan yang tidak masuk sekolah RSBI maka seolah-olah ada pandangan elitis menyangkut pendidikan sekolah. Barang kali itu yang menjadi pandangan-pandangan MK," ungkap Taufik.
Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Komisi X DPR dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas perkembangan lebih lanjut terkait pelaksanaan dari Judicial Review pembubaran RSBI tersebut.
Taufik berharap, jangan sampai putusan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, misalnya dengan memunculkan istilah lain yang sebenarnya serupa dengan istilah RSBI ini.
"Jadi setelah RSBI ini dibubarkan jangan muncul istilah-istilah lain yang tidak menimbulkan semangat kesetaraan dalam wajah pendidikan berikutnya. Jadi jangan sampai ketika RSBI itu dibubarkan tetapi muncul istilah lain yang menjadi akal-akalan untuk menyamakan konsep RSBI tersebut," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya