DPR Setuju Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp350 Miliar
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung sebesar Rp 350 miliar untuk pembangunan kembali gedung utama yang terbakar pada 22 Agustus 2020.
"Tambahan belanja sebesar Rp350 miliar. Pagu APBN tahun 2021 disetujui menjadi Rp9,593 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK di DPR, Senin (21/9).
Kejaksaan Agung RI sebelumnya mengusulkan anggaran tambahan Rp400 miliar untuk APBN Tahun 2021. Usulan pembangunan kembali fisik konstruksi gedung utama yang terbakar dalam rapat kerja dengan Komisi III pada 14 September 2020 lalu.
"Alhamdulillah telah dikabulkannya dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas penambahan ini," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin merespons penambahan anggaran tersebut.
Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung RI itu mendesak karena tempat bekerja Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung mengalami rusak berat.
Dia menjelaskan, anggaran Rp350 miliar itu hanya untuk bangunan fisik yang terbakar. Kementerian PUPR masih melakukan inspeksi apakah gedung tersebut masih layak digunakan atau tidak. Anggaran yang diperlukan untuk membangun kembali gedung tersebut masih belum pasti karena masih tahap inspeksi.
"Itu masih menunggu pengembangan dari kementerian PU itu belum termasuk interior, Rp350 miliar itu adalah sarana untuk fisik dan itu juga belum pasti karena Kementerian PU belum dapat menghitungnya," kata Burhanuddin.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaBandara ke-25 yang dibangun pemerintah ini menghabiskan anggaran senilai Rp437 miliar.
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya