DPR & sejumlah menteri temui Jokowi, bahas revisi UU KPK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Para menteri mendadak dipanggil ke Istana Negara, Jakarta. Adapun agenda utamanya adalah mengenai revisi Undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002.

Sayangnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkilah saat ditanya kehadirannya ke Istana, untuk membahas revisi UU KPK. Dirinya pun tergesa-gesa memasuki ruangan.

"Saya hanya diundang Pak Presiden. Jadi, belum tahu topiknya apa," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana, Jakarta, Selasa (13/10).

Tak lama setelah Yasonna memasuki Istana, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan disusul Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Tak jauh beda dengan Yasonna, baik Puan ataupun Luhut enggan berkomentar soal revisi UU KPK.

Saat ini, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR lainnya telah berada di Istana Merdeka. Mereka menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi soal revisi UU KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Jokowi untuk berkonsultasi soal revisi UU KPK. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menguatkan lembaga antirasuah itu.

"Di DPR, kami juga sepakat akan bertemu dengan presiden agar rapat konsultasi menghasilkan apa yang mau kita lakukan, yang jelas kita ingin memperkuat KPK. Kalau ada revisi yang berkaitan dengan penguatan adalah inti dari komitmen kami," kata Fadli Zon di Jakarta, kemarin.

Rencana konsultasi bareng Jokowi ini dianggap konyol oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman. Sebab, revisi UU KPK sedianya sudah masuk ke Prolegnas yang telah disahkan melalui rapat paripurna Juni lalu.

"Pimpinan dewan itu konyol. Mau konsultasi apa? Itu kan sudah menjadi kesepakatan (sampai masuk Prolegnas prioritas)," kata Benny.

Politikus Partai Demokrat ini berujar, dengan rencana konsultasi tersebut, nantinya malah mengakibatkan di internal anggota dewan akan semakin gaduh terkait pro dan kontra revisi UU KPK.