DPR: Pemerintah harus minta Inggris jangan fasilitasi OPM
Merdeka.com - Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara mengejutkan membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Atas hal ini, pemerintah Indonesia diminta tegas menyikapi hal tersebut.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta agar pemerintah Indonesia mendesak Inggris untuk tidak memberi ruang kepada OPM di tanah Ratu Elizabeth itu.
"Pemerintah harus tegas sikapi masalah ini. Dengan mendesak pemerintah setempat untuk tidak fasilitasi dalam bentuk apapun. Kalau fasilitasi itu bisa jadi dukungan gerakan separatis. Bisa ancam hubungan diplomatik," jelas Mahfudz melalui pesan singkat, Senin (6/5).
Politikus PKS ini menilai, dibukanya kantor OPM di Inggris akibat dari lambannya langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus Papua. "Sisi lainnya dibukanya kantor perwakilan itu akibat lambannya pemerintah Indonesia melakukan solusi komprehensif dan tuntas soal papua," tutur dia.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Mahfudz memintah agar pemerintah intens melakukan komunikasi terhadap Inggris.
"Pakai langkah-langkah diplomatis antar negara. Itu tugas pemerintah," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Muhamad Mardiono memaparkan program 17 juta lapangan kerja Ganjar-Mahfud kepada milenial Papua.
Baca SelengkapnyaMenjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnya