Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Nilai Vaksin Booster Tak Relevan jadi Syarat Mudik: Pandemi Relatif Terkendali

DPR Nilai Vaksin Booster Tak Relevan jadi Syarat Mudik: Pandemi Relatif Terkendali Pemudik di Terminal Kalideres. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai vaksin booster sebagai syarat mudik kurang relevan. Dia menjelaskan saat ini status pandemi sudah terkendali dan terlihat tingkat herd immunity juga sudah lebih tinggi.

"Status pandemi saat ini relatif terkendali. Vaksinasi dosis satu dan dua juga sudah di atas 70 persen. Artinya tingkat herd immunity sudah lebih tinggi. Jadi kurang tepat jika vaksin booster jadi syarat perjalanan mudik," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (26/3).

Dia mengungkapkan stok vaksin yang masih ada sebaiknya diberikan kepada masyarakat di daerah. Sehingga, mereka juga memiliki imunitas lebih tinggi terhadap Covid-19.

"Lebih baik stok vaksin yang tersedia itu diberikan ke daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah. Jangan sampai pemudiknya sudah booster tapi yang dikunjungi justru belum vaksin sama sekali," ungkapnya.

Status pandemi yang relatif terkendali terlihat dari dilonggarkannya beberapa kebijakan. Seperti misalnya PCR dan rapid test antigen tidak lagi menjadi syarat naik pesawat, tapi cukup dengan bukti vaksin dosis lengkap.

Kemudian, anak-anak di bawah 6 tahun sebagai pelaku perjalanan domestik juga tidak harus PCR atau antigen. WNA dan pelaku perjalanan luar negeri pun sekarang sudah tidak diwajibkan untuk karantina.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini melanjutkan agenda-agenda besar seperti gelaran MotoGP juga sudah digelar oleh pemerintah.

"Jadi aneh dan kurang relevan kalau tiba-tiba pemerintah seperti ingin mengetatkan kebijakan dengan aturan wajib vaksin booster jika akan mudik. Jangan bebani masyarakat dengan hal-hal yang tidak perlu dan membuat kebijakan pemerintah seperti kurang sinkron," katanya.

Netty meminta aturan kewajiban booster saat mudik dievaluasi. Sebab, aturan itu dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan publik ini dievaluasi sebelum diterapkan.

"Ingat ya, vaksin booster itu sifatnya tidak wajib tapi sebagai pilihan sebagaimana pernyataan dari Kemenkes. Jadi aturan mudik cukup vaksin dosis lengkap dan tetap menjaga prokes saja," tutupnya.

Sebagai informasi, Pemerintah memasang target vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720. Jika dibandingkan dengan total sasaran tersebut maka hingga Kamis (24/3), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 93,81%. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 75,06%. Tingkat vaksinasi ketiga baru 8,72% dari target vaksinasi Covid-19.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berdasarkan Hasil Survei, Kaesang Optimis PSI Lolos ke DPR
Berdasarkan Hasil Survei, Kaesang Optimis PSI Lolos ke DPR

Dia mengungkapkan, elektabilitas PSI terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK Optimis Hakim Bakal Tolak Gugatan
Jelang Putusan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK Optimis Hakim Bakal Tolak Gugatan

Ia juga menekankan, proses penyelidikan hingga penyidikan dan penetapan tersangka telah sesuai oleh penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
LSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
LSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara

Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah
Nadiem Makarim: Aturan Sangat Jelas, Pramuka jadi Ekskul Wajib di Sekolah

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa ekstrakulikuler tak dihapus.

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Minta Ekstrakulikuler Pramuka Wajib Untuk SD dan SMP
Komisi X DPR Minta Ekstrakulikuler Pramuka Wajib Untuk SD dan SMP

Komisi X DPR menyarankan agar kewajiban mengikuti ekstrakulikuler hanya bagi SD dan SMP

Baca Selengkapnya
Disdik DKI Batalkan KJP Plus 492 Peserta Gara-Gara Berbuat Mesum hingga Tawuran
Disdik DKI Batalkan KJP Plus 492 Peserta Gara-Gara Berbuat Mesum hingga Tawuran

Terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Peningkatan Kesukaan pada Ganjar dan Gibran Paling Tinggi dalam 1 Bulan
Survei Indikator: Peningkatan Kesukaan pada Ganjar dan Gibran Paling Tinggi dalam 1 Bulan

Muhaimin Iskandar paling tinggi tingkat tidak disukai responden.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya