DPR Nilai Aturan Otonomi Daerah Perlu Dievaluasi di Masa Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza menilai mekanisme otonomi daerah perlu dievaluasi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 memerlukan langkah-langkah penanganan cepat, namun kadang terhambat akibat otonomi daerah.

Misalnya, ada keterbatasan wewenang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah termasuk perbedaan kedudukan pada sejumlah sektor tertentu.

"Karena otonomi daerah menyebabkan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan langsung hirarki dengan pemerintah daerah ini jadi bambatan. Terkhusus di sektor-sektor umum, seperti kesehatan, pendidikan tidak bisa memerintahkan begitu saja," ujar Faisol saat diskusi virtual Ombudsman RI, Rabub(5/8).

"Nilai saya otonomi daerah jadi salah satu hambatan yang menyebabkan kita sulit untuk menyelesaikan secara cepat persoalan-persoalan baik tingkat pusat atau di daerah," ujar dia.

Politikus PKB ini mengatakan Komisi VI DPR telah beberapa kali mengusulkan untuk adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dalam rumusannya turut mengkoreksi aturan otonomi daerah.

"Nah jadi menurut saya juga tidak salah membuat Perppu pada saat pandemi Covid-19, agar pusat bisa memerintahkan langsung daerah-daerah pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota," jelasnya.