DPR minta penjelasan MA & Menkum HAM soal grasi gembong narkoba

Merdeka.com - Grasi Presiden kepada gembong narkoba berbuntut panjang. Komisi III DPR bakal memanggil Mahkamah Agung (MA) terkait grasi terhadap bandar narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid yang sebelumnya divonis mati.

"Negara ini harus jelas bagaimana pemberantasan narkoba. Itu harus diwujudkan, dituangkan dalam putusan-putusan hukum. Untuk kasus pertama kita memberikan ruang, dan minta penjelasan MA akan membentuk majelis untuk memeriksa yang memberikan pengurangan hukuman, pentoleran terhadap kasus ini," kata Wakil ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Selain itu, kata Tjatur, Komisi III DPR juga berencana memanggil Menkum HAM untuk menjelaskan, karena grasi tersebut datangnya dari Menkum HAM.

"Sehingga ke depan, saya berharap negara ini lebih memikirkan jangka luas dan ke depan. Jangan hanya memutuskan kepentingan sesaat saja," tegas Ketua Fraksi PAN ini.

Tjatur menegaskan Presiden SBY dinilai diberi masukan-masukan yang kurang tepat dari orang dekatnya terkait grasi ini. Orang-orang di sekeliling SBY di dalam memberikan saran dan masukan tidak melihat efek jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba.

"Menurut saya masukannya kurang tepat. Makanya kita akan panggil Menkum HAM juga," kata Tjatur.

Diketahui sebelumnya, 18 April 2001 lalu, Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti mengedarkan narkoba dan masuk ke dalam jaringan internasional. Namun, melalui Keppres Nomor 7/G/2012 vonis mati itu kini tak berlaku. SBY memberikan grasi sehingga mengubah hukuman mati Deni menjadi hukuman seumur hidup.