DPR minta pemerintah tak saling lempar soal dokumen TPF kasus Munir

Merdeka.com - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (MK KIP) memutuskan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib harus dibuka kepada publik. Namun, pihak Istana berkilah, dokumen hasil investigasi TPF tidak berada di Kemensesneg melainkan di tangan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pemerintah hanya perlu meminta kembali dokumen hasil investigasi itu kepada SBY. Dia meminta pemerintah saat ini tidak perlu melempar tanggungjawab kepada pemerintahan sebelumnya tentang kasus ini.

"Intinya di sini adalah keterbukaan, baik pemerintahan SBY atau Joko Widodo. Sebenarnya kan tidak susah bagi Setneg untuk minta dokumennya lagi," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10).

Desmond menyebut jika dokumen investigasi itu hilang saat era Jokowi, otomatis pihak yang harus bertanggungjawab adalah Mensesneg.

"Pertanyan dasarnya adalah ini dokumen negara. Kalau enggak ada di Setneg berarti Setneg enggak benar, berarti pemerintah ini enggak benar. Kalau hilang pas beliau Setneg berarti Setneg ini yang tanggung jawab," tegasnya.

Senada dengan Desmond, anggota Komisi III dari PPP Arsul Sani menyarankan Kemensesneg untuk mengumpulkan dan meminta kembali dokumen tersebut. Sebab, menurutnya, dokumen tersebut bukan dokumen satu-satunya.

"Jadi Setneg tinggal kumpulkan kembali TPF itu. Sehingga ini tidak jadi diskursus politik baru. Itulah yang kami sarankan dari DPR," ujar Arsul.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menuturkan persoalan keberadaan dokumen jangan sampai menutupi substansi untuk membuka dan mengumumkan hasil laporan TPF kasus Munir.

Politikus Partai Demokrat itu meminta agar pemerintah Jokowi tidak menyalahkan pemerintahan SBY terkait keberadaan dokumen investigasi TPF munir tersebut.

"Jangan masalah substansi dilebarkan ke soal teknis. Kabinet Jokowi ini jangan salahkan SBY," tegasnya.

Selain itu, Benny berujar tidak etis jika Pemerintahan Jokowi menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Lebih baik, katanya, pemerintah untuk menyelesaikan kinerja yang kurang terkait pengusutan kasus Munir dari pemerintahan SBY.

"Tidak elok menyalahkan pemerintahan periode lalu. Selesaikan yang ada di depan mata ini. Itu hakikat pemerintah untuk juga kesinambungan. Masa lampau yang baik harus dilanjutkan yang kurang baik perbaiki," pungkasnya. (mdk/dan)