Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Pansel Kirimkan Nama-nama Capim KPK Paling Lambat September

DPR Minta Pansel Kirimkan Nama-nama Capim KPK Paling Lambat September KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi meminta Pansel Calon Pimpinan KPK mengirimkan nama yang diseleksi paling lambat September. Menurutnya, penyerahan 10 nama Capim KPK yang telah diseleksi itu telah sesuai target.

"Bukan target tapi mungkin harus selesai September itu yang dikehendaki dari peraturan tersebut dia akan berakhir pada September," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Sampai hari ini, Komisi III belum menerima nama dari Pansel Capim KPK. Kata Taufiqulhadi, Pansel mengirimkan setelah ratusan nama itu mengerucut menjadi 10 orang.

"Pansel itu harus seleksi dari 300-400 menjadi 10 orang yang dikirim kepada Komisi III. Sampai sekarang belum proses tersebut," kata Taufiqulhadi.

Dia tidak khawatir Perwira Polri aktif sampai jaksa ikut seleksi calon pimpinan KPK. Dia percaya tidak bakal ada konflik kepentingan. Sebab, sejak awal unsur Polri dan jaksa sudah ada sejak KPK berdiri.

"Kalau sekarang tiba-tiba ada berpikir menyingkirkan kepolisian kejaksaan itu sama (seperti) kacang lupa kulitnya," kata Taufiqulhadi.

"Sekarang masih ada juga kepolisian, Ibu Basaria. Tidak ada kemudian pandangan seperti itu. Kalau ada pandangan seperti orang itu menurut saya rabun dekat," pungkasnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024

KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024

Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya