DPR Minta Pansel Kirimkan Nama-nama Capim KPK Paling Lambat September
Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi meminta Pansel Calon Pimpinan KPK mengirimkan nama yang diseleksi paling lambat September. Menurutnya, penyerahan 10 nama Capim KPK yang telah diseleksi itu telah sesuai target.
"Bukan target tapi mungkin harus selesai September itu yang dikehendaki dari peraturan tersebut dia akan berakhir pada September," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).
Sampai hari ini, Komisi III belum menerima nama dari Pansel Capim KPK. Kata Taufiqulhadi, Pansel mengirimkan setelah ratusan nama itu mengerucut menjadi 10 orang.
"Pansel itu harus seleksi dari 300-400 menjadi 10 orang yang dikirim kepada Komisi III. Sampai sekarang belum proses tersebut," kata Taufiqulhadi.
Dia tidak khawatir Perwira Polri aktif sampai jaksa ikut seleksi calon pimpinan KPK. Dia percaya tidak bakal ada konflik kepentingan. Sebab, sejak awal unsur Polri dan jaksa sudah ada sejak KPK berdiri.
"Kalau sekarang tiba-tiba ada berpikir menyingkirkan kepolisian kejaksaan itu sama (seperti) kacang lupa kulitnya," kata Taufiqulhadi.
"Sekarang masih ada juga kepolisian, Ibu Basaria. Tidak ada kemudian pandangan seperti itu. Kalau ada pandangan seperti orang itu menurut saya rabun dekat," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaUU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca Selengkapnya