Merdeka > News

DPR Dukung Penguatan BPIP Melalui Undang-undang

Senin, 25 November 2019 19:00 Reporter : Sania Mashabi
DPR Dukung Penguatan BPIP Melalui Undang-undang Jokowi Terima BPIP di Istana Merdeka. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Komisi II DPR mendukung penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Undang-undang (UU). Hal itu disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

"Komisi II DPR RI mendukung BPIP meningkatkan kapasitas kelembagaan BPIP yang ditegaskan kedudukannya melalui UU," kata Junimart Girsang yang sedang mewakili Pimpinan Komisi II, Senin (25/11).

Junimart mengatakan, Komisi II juga mendukung BPIP meningkatkan peran dan fungsi dalam melaksanakan program revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila. Serta meningkatkan kinerja dewan pengarah dan dewan pelaksana agar tugas dan fungsi lembaga tersebut.

"Mendorong BPIP melakukan penguatan pendidikan moral Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal mulai PAUD sampai perguruan tinggi," ungkapnya.

Tambahnya, Komisi II pun mendorong BPIP meningkatkan sosialisasi, komunikasi, dan publikasi nilai-nilai ideologi Pancasila kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Dalam melaksanakan program itu diharapkan BPIP bisa bekerja sama dengan MPR.

Di tempat yang sama, Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan selama ini posisi kelembagaannya baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu dia mengapresiasi Komisi II DPR yang akan mendorong dibuatkan UU kelembagaan BPIP.

"Tadi yang mendesak dari masukan pimpinan Komisi II DPR adalah bagaimana budaya intoleransi dan radikalisme itu disikapi tanpa harus membawa Pancasila itu konfrontatif dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air," ucap Hariyono. [ded]

Baca juga:
Soal Polemik Sistem Pilkada, KPU Serahkan Keputusan ke DPR
DPR Segera Revisi Lagi UU Pemilu
Ini 7 Wilayah Adat yang Jadi Dasar Ide Pemekaran Papua Menjadi 7 Provinsi
DPR akan Kaji Usulan Mendagri Tito Karnavian Soal Pilkada Asimetris
Golkar Nilai Usulan Mendagri soal Pilkada Asimetris Tidak Tepat
Rapat dengan Kepala Daerah, DPR Sebut Papua Idealnya Punya 7 Provinsi

Kepala BNPT: Status Habib Rizieq Bukan Kasus Terorisme
Kepala BNPT: Status Habib Rizieq Bukan Kasus Terorisme
DPR Minta Pemerintah Setop Sementara Penggunaan Skuter Listrik di Ibu Kota
DPR Minta Pemerintah Setop Sementara Penggunaan Skuter Listrik di Ibu Kota
Komisi III DPR Jamin Ketua KPK Firli Tak akan Tunduk Pada Kapolri
Komisi III DPR Jamin Ketua KPK Firli Tak akan Tunduk Pada Kapolri
Komisi III Akan Bahas RUU KUHP dan Pemasyarakatan di 2020
Komisi III Akan Bahas RUU KUHP dan Pemasyarakatan di 2020
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR
  3. BPIP
  4. Komisi II DPR
  5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  6. Jakarta
  7. Junimart Girsang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Warga Badung Bisa Bayar Tunggakan Iuran JKN Pakai Sampah
image

Menebak Kode Capres Dukungan Jokowi di Rakernas Projo, Mengarah ke Ganjar?
image

Julid adalah Mengomentari Sesuatu Secara Berlebihan, Begini Cara Menghadapinya
image

Gladi Posko, 828 Petugas Haji Digembleng Cara Tangani Jemaah Sakit hingga Tersasar

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi