DPR Dukung Penguatan BPIP Melalui Undang-undang
Merdeka.com - Komisi II DPR mendukung penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Undang-undang (UU). Hal itu disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).
"Komisi II DPR RI mendukung BPIP meningkatkan kapasitas kelembagaan BPIP yang ditegaskan kedudukannya melalui UU," kata Junimart Girsang yang sedang mewakili Pimpinan Komisi II, Senin (25/11).
Junimart mengatakan, Komisi II juga mendukung BPIP meningkatkan peran dan fungsi dalam melaksanakan program revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila. Serta meningkatkan kinerja dewan pengarah dan dewan pelaksana agar tugas dan fungsi lembaga tersebut.
"Mendorong BPIP melakukan penguatan pendidikan moral Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal mulai PAUD sampai perguruan tinggi," ungkapnya.
Tambahnya, Komisi II pun mendorong BPIP meningkatkan sosialisasi, komunikasi, dan publikasi nilai-nilai ideologi Pancasila kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Dalam melaksanakan program itu diharapkan BPIP bisa bekerja sama dengan MPR.
Di tempat yang sama, Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan selama ini posisi kelembagaannya baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu dia mengapresiasi Komisi II DPR yang akan mendorong dibuatkan UU kelembagaan BPIP.
"Tadi yang mendesak dari masukan pimpinan Komisi II DPR adalah bagaimana budaya intoleransi dan radikalisme itu disikapi tanpa harus membawa Pancasila itu konfrontatif dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air," ucap Hariyono.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Refleksi Akhir Tahun 2023, BPIP Terus Konsisten Bumikan Pancasila
BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaArahan Kepala BPIP ke Jajaran untuk Jaga Suasana Damai dan Kondusifitas Pemilu 2024
Kepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat
Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya