Djarot sebut pindahkan ibu kota dari Jakarta bukan perkara mudah

Merdeka.com - Pemerintah tengah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta. Bahkan, pembahasan pemindahan ini mulai dilakukan tahun 2018 nanti.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bukan perkara mudah melakukan pemindahan ibu kota. Sebab, pindah ibu kota bukan cuma soal menggeser istana kepresidenan saja.

"Tapi hemat saya tidak sesederhana itu. Mindahin ibu kota bukan perkara yang sederhana. Harus dipersiapkan secara matang. Itu aja, karena bukan hanya memindah kantor kepresidenan, tapi bagaimana dengan kementerian, bagaimana dengan kedutaan embassy," jelas Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Namun bagaimana pun, Djarot tak mau ikut campur. Sebab, dia menilai, urusan pemindahan ibu kota merupakan ranah pemerintah pusat.

Begitu juga dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Menurut dia, tidak cukup setahun atau dua tahun bisa merealisasikan konsep pemindahan ibu kota.

"Tapi itu kan juga persiapannnya enggak setahun dua tahun, perencanaannya monggo saja, bagaimana implementasinya silakan dari pemerintah pusat," kata Prasetio saat di temui di kantor DPRD, Jakarta Pusat.

Prasetio mengaku, dirinya siap jika itu diperlukan pemindahan ibu kota. Karena ini juga dinilai penting demi menciptakan suasana bekerja dengan tenang.

"Ini kita yang belum tahu (pindah ke mana). Apakah di sana sudah siap? Tempatnya dimana kan juga belum tahu. Apa di Palangkaraya atau dimana, kita kan enggak tahu. Tapi kalau itu memang diperlukan, ya sah-sah saja kan enggak ada masalah yang penting kinerja pemerintah bisa terukur," kata Prasetio.

Sebelumnya, pemerintah tengah mewacanakan kembali pemindahan ibu kota Negara. Rencananya, ibu kota Negara akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin. Saat itu, dia memimpikan Palangkaraya menjadi ibu kota Negara.

Sebab, Palangkaraya merupakan kota di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Selain itu, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.

"Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Wacana ini hilang begitu saja. Kemudian, muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013. Lagi-lagi, Palangkaraya menjadi opsi utama perpindahan ibu kota ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menjelaskan, wacana kembali muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya sekitar setahun lalu. Kala itu, Johan mengatakan, banyak masyarakat yang meminta agar Presiden merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

Namun, lanjut Johan, pemindahan ibu kota bukan persoalan mudah. Maka dari itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam.

"Tentu memindahkan ibu kota kan bukan persoalan yang kecil, luas butuh kajian yang mendalam. Saya dengar Menteri Bappenas sudah diminta untuk melihat peluang itu, mengkaji," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/4).

Johan mengatakan, Palangkaraya belum siap menjadi ibu kota negara. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Bappenas mengkajinya secara mendalam. Apalagi, kata Johan, pemindahan ibu kota negara harus pula atas persetujuan DPR.

"Ya kalau soal siap nggak siap ya saya kira belum siaplah. Kalau memindahkan ibu kota kan perlu bicara dengan DPR, bicara dengan macam-macam."