Diusulkan dibubarkan, HTI sebut pemerintah panik

Merdeka.com - Pemerintah mengusulkan pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, sebagai organisasi kemasyarakatan, HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Ketua DPD I HTI Sumsel, Mahmud Jumhur menilai, pembubaran itu sebuah bentuk kezaliman karena dilakukan tanpa proses dialog. Pembubaran juga disinyalir lantaran kepentingan pemerintah terganggu dengan banyaknya kritik disampaikan.

"Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak pula anti Kebhinekaan. Jadi apanya yang dilanggar oleh HTI, tidak pernah mengganggu ketertiban umum, tidak pernah berbuat kekacauan," kata Mahmud, Senin (8/5).

Menurut dia, rencana pembubaran HTI telah lama terembus. Isu ini semakin menguat sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta.

"Ini karena rezim panik. Puncaknya setelah Ahok kalah Pilkada kemarin," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Mahmud, tidak ada upaya lain kecuali melakukan perlawanan hukum. Sebab, HTI resmi terdaftar sebagai organisasi dan dilindungi undang-undang.

"Kita serahkan sepenuhnya ke DPP (HTI). Ini kan masih proses," pungkasnya.

Sementara itu, Polda Sumsel telah melakukan tindakan preventif guna mengantisipasi terjadinya gejolak di masyarakat. Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, langkah pencegahan yang tepat adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang alasan pembubaran. Sebab, keputusan itu bisa saja menimbulkan gejolak massa.

"Itu domainnya Kemendagri, tapi kita perlu lakukan sosialisasi," ungkap Agung.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota. "Tetap koordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.