Dituntut 7 Tahun Bui, Eks Pejabat Kemenpora Tanya Rp 11 M Diterima Aspri Menpora

Kamis, 15 Agustus 2019 17:49 Reporter : Yunita Amalia
Dituntut 7 Tahun Bui, Eks Pejabat Kemenpora Tanya Rp 11 M Diterima Aspri Menpora rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Mulyana, bekas Deputi IV bidang peningkatan dan prestasi olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemepora) menyesali tuntutan 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum KPK. Mulyana dianggap terbukti menerima suap atas pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni).

Suap diterima Mulyana berupa uang Rp 300 juta, satu unit Toyota Fortuner, satu unit ponsel Samsung, dan kartu debit BNI dengan saldo Rp 100 juta.

Usai jaksa mengucapkan tuntutan, ketua majelis hakim mempersilakan Mulyana menyampaikan tanggapan.

"Sebagai seorang muslim, innalillahi. Saya betul terima hadiah, tapi bagaimana dengan Rp 11 miliar dibanding saya yang Rp 400 juta," ujar Mulyana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Mulyana juga menyampaikan kekecewaannya atas tuntutan tersebut lantaran permohonan justice collaborator ditolak oleh jaksa. Dengan pertimbangan Mulyana tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011.

Ia berkeyakinan dan menegaskan kepada hakim dalam kasus ini, dirinya bukanlah pelaku utama. Sebagaimana syarat menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama dalam satu tindak pidana.

Terlebih lagi, keterangan selama persidangan telah disampaikan dengan jujur, dan mengakui secara sadar adanya penerimaan terkait pencairan dana hibah. "Jadi saya mohon yang mulia asas keadilannya," tukasnya.

Dalam analisa yuridis surat tuntutan Mulyana, jaksa menyebut Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya bernama Miftahul Ulum turut serta atas pemufakatan jahat dalam kasus ini. Ulum bahkan disebut menerima Rp 11,5 miliar dari Ending ataupun Jhonny E Awuy Bagai Bendahara Koni. Uang itu diyakini ada peruntukan Menpora.

"Setiap tindakan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora termasuk penerimaan-penerimaan yang diterimanya berjumlah Rp 11,5 miliar adalah atas sepengetahuan dari Imam Nahrawi," ucap jaksa.

Sementara itu dalam kasus ini ada dua proposal pencairan dana hibah yang diajukan Koni ke Kemenpora. Pertama, dana hibah untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games 2018.

Nilai yang diajukan adalah Rp 51,5 miliar namun pihak Kemenpora hanya menyetujui dan mencairkan dana Rp 30 miliar.

Sebelum pencairan dana, pihak Koni meminta bendahara Koni Jhonny e Awuy untuk berkoordinasi dengan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi bernama Miftahul Ulum. Tujuannya agar proposal yang sudah disetujui lekas segera direalisasikan pencairannya.

Dalam tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan atas tuntutan Mulyana yakni perbuatannya tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal meringankan bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, masih memiliki tanggungan.

"Dan telah mengembalikan seluruh penerimaan," ucapnya.

Mulyana dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. [did]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. OTT Kemenpora
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini