Merdeka.com - Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya merasa kalau perusahaan yang dijalankanya hanya sekedar 'Bemper' dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19. Hal itu lantaran paketnya yang terus turun setiap tahapannya.

Hal itu diungkapkan Lalan ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan mengenai informasi kuota yang diperoleh dari pihak Pertani selaku penyuplai bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Pak Lalan apakah kuota yang diperoleh pertani disampaikan oleh pak Joko atau melalui SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)," kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (29/3).

"SPPBJ itu pak," jawabnya.

"Pak Hary tidak pernah menyampaikan (kuota)," tanya kembali jaksa.

"Pak Hary sempat WhatsApp untuk tahap 11 saja kita cuman dapat 40 ribu," timpalnya.

Lantas terkait pengurangan kuota bansos tersebut, Lalan mengakui kalau Pertani hanya dijadikan formalitas semata 'Bamper' agar terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam deretan perusahaan penyuplai bansos Covid-19.

"Oke, itu dari mana sumbernya (pengurangannya)," katanya.

"Saya tidak tahu sumbernya dari mana, hanya saat itu saya langsung berkurang setengahnya kalau dibilang marah-marah gitu ya. Karena saya waktu bilang itu memang mungkin BUMN itu cuman dijadiin 'Bemper' gitu kali, biar ada terus BUMN-nya," bebernya.

Terlebih, Lalan membeberkan kalau penurunan kuota bansos tidaklah pernah disampaikan oleh Kemensos termasuk Harry. Walaupun dia tidak pernah mempertanyakan penurunan tersebut.

"Disampaikan pun itu pas tahap 11 waktu akhir-akhir, belakangan gitu. Kita juga awal-awal bertanya-tanya turun terus turun terus, jatahnya atau kuota Pertani. Hanya kita waktu itu, mungkin segitulah rejeki kita ke temen-temen," bebernya.

Bahkan, Lalan pun sempat menindaklanjuti dengan menggelar evaluasi terhadap timnya terkait penurunan kuota bansos yang diberikan Kemensos, sejak tahap 1 sampai 11.

"Kita juga sempat ngebrief sempat rapat internal, ketepatan waktu kan bisa dikatakan pekerjaan kita tidak pernah lewat waktunya. Dari sisi kualitas tidak pernah ada komplain," katanya.

"Tapi dari 90, turun 80, turun 75, turun 50 kalau tidak salah jadi hanya 40. Itu kita tidak tahu sebetulnya alasannya dari Kemensos seperti itu. Yang kita sendiri bingung," sambungnya.

Selain itu, Lalan juga mengeluhkan terkait item paket yang selalu berubah-rubah setiap tahapannya yang membuat pihaknya sulit mencari alternatif produk bansos.

"Paketnya sendiri juga berubah2 waktu yang awal 10 paket laku menjadi sekian. Ini kan yang menjadikan kami vendor bingung untuk menentukan alternatif apakah mencari yang lain. Mungkin itu pak," ujarnya.

Sekadar informasi, Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro, Harry Van Sidabukke dan konsultan hukum, Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara senilai Rp3,2 miliar. Suap itu disebut untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Sebelumnya, Pengusaha sekaligus konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sejumlah Rp 1,28 miliar. Suap diberikan Harry karena mendapat pengerjaan proyek pengadaan sembako terkait penanganan pandemi Virus Corona Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Jaksa menyebut, Harry Sidabukke menyuap Juliari lantaran Harry mendapatkan pengerjaan paket sembako sebanyak 1.519.256 melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Jaksa menyebut, uang suap itu tidak hanya ditujukan kepada Mensos Juliari, melainkan juga terhadap Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa bansos Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos.