Dinilai Belum Kondusif, 6 Wilayah Papua & Papua Barat Masih Tak Bisa Akses Internet

Merdeka.com - Akses internet di Papua dan Papua Barat mulai dibuka di beberapa wilayah usai rentetan kerusuhan yang terjadi. Pembukaan sudah dilakukan bertahap sejak Rabu (4/9) dan terus berlanjut hingga hari ini Senin (9/9).

Berdasarkan rilis Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, yang diterima merdeka.com, dari 29 kabupaten/kota di wilayah Papua, sebanyak 25 kabupaten yang sudah dibuka kembali blokir atas layanan data internet.

"Yakni Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Nabire."

Buka blokir data internet juga dilakukan di 11 wilayah dari 13 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Meliputi wilayah Kabupaten Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.

"Untuk 4 kabupaten/kota di Provisi Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya serta 2 (dua) kota di Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong yang masih belum sepenuhnya kondusif, akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan."

Ferdinandus menambahkan, sejak kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun. Menurutnya, puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500.

"Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019," katanya.

Berdasarkan data itu, Kominfo berharap semua pihak berhenti menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial.

"Agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," tegasnya.