Di Balik Kontroversi Film Pesta Babi, Rico Marbun Ungkap Kekhawatiran soal Papua

Film Pesta Babi belakangan ramai menjadi sorotan. Film itu dinilai sebagai bentuk kritik publik atas kondisi yang terjadi di Papua. Nobar film tersebut pun ramai digelar dan mendapat reaksi keras dari aparat sehingga menimbulkan kontroversi.

Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, Rico Marbun, menilai film tersebut merupakan bentuk kritik sosial dari publik atau kritik pembangunan. Namun demikian, dia juga khawatir film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

"Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” kata Rico Marbun, Jumat (5/6).

Salah satu indikator yang terlihat, menurutnya, pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Ia menilai berbagai aktivitas pendukung film sering kali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial di Papua.

"Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” katanya.

Rakyat Papua Bagian dari Perjalanan Panjang Bangsa Indonesia

Ia melihat dua tujuan dari narasi itu yakni membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan dan menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” katanya.

Ia menegaskan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.