Dewan Pers desak Kapolri baru tuntaskan pembunuhan Udin
Merdeka.com - Anggota Dewan Pers, Stenly Adi Prasetyo, mengapresiasi terpilihnya Komjen Sutarman sebagai Kapolri. Menurut Stenly, Dewan Pers akan meminta Sutarman meminimalisir tekanan kepada jurnalis dalam bekerja.
Bagi Stenly, selain mendukung kerja Kapolri baru, Dewan Pers juga akan menagih hutang-hutang kepolisian akan kekerasan pers di masa lalu. Termasuk penyelesaian kasus tewasnya Udin, wartawan di Yogyakarta yang belum tuntas.
"Mabes Polri punya utang, termasuk 17 tahun kasus Udin yang belum terungkap siapa pembunuhnya. Kemudian kasus kekerasan pers masa lalu yang masih gelap," kata Stenly dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Jurnalis dalam Pemberitaan yang Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban, di Kawasan Ancol, Jakarta, pada Jumat (18/10).
Hal itu menurut Stanley sudah jadi agenda Dewan Pers. Dia juga menjelaskan hal itu akan segera dibicarakan antara kepolisian dengan Ketua Dewan Pers Bagir Manan.
"Kami akan buat tim ad hoc untuk kasus Udin. Kamu butuh data dari semua pihak akan kasus itu. Kepolisian juga memiliki data akan hal itu. Terus nanti kami akan undang organisasi wartawan dari Yogyakarta. Kami akan ajak semua pihak terkait dalam kasus itu, biar segera terang," ujar Stenly.
Menurut Stenly, banyak yang menyebut kasus Udin sudah kedaluwarsa di pengadilan tahun depan. Namun bagi Stenly, istilah kedaluwarsa itu tidak pas, karena kasusnya belum tuntas dan pelakunya belum diadili.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca SelengkapnyaPenyidik telah berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror. Hasilnya, pelaku dipastikan bukan bagian dari jaringan terorisme.
Baca SelengkapnyaDari kasus pemerkosaan sebelumnya, penyidik telah berupaya untuk mencari pelaku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaWarga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaBerbincang dengan Pemudik, Kapolri Jamin Mudik di Stasiun Senen Aman Tanpa Kejahatan
Baca SelengkapnyaKetika bertemu pertama kalinya, pelaku dan korban langsung memutuskan untuk berpacaran sekitar dua minggu.
Baca Selengkapnya