Denny: PNS jadi calo tak bisa dilaporkan ke KPK

Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan, kecilnya gaji pegawai imigrasi menyebabkan munculnya percaloan dalam pelayanan keimigrasiaan. Oleh karena itu, pihak Kemenkum HAM akan menaikkan gaji pegawai imigrasi.

"Tentunya saja tiap penyimpangan salah satunya adalah sistem kompensasi pembayaran penggajian. Oleh karena itu kita sedang dalam peningkatan remunerasi," kata Denny Indrayana di Hotel Crown, Jakarta, Rabu (23/1).

Menurut Denny, berbeda dengan lembaga lainnya, penindakan calon PNS tetap harus dipikir ulang. Pasalnya sistem penggajian harus ditinjau ulang sebelum dilakukan tindakan tegas.

"Posisinya seperti calo PNS nipu ga bisa langsung dilaporkan ke KPK. Lihat dulu sistemnya, menurut saya sistem pengajian kita harus di-review sehingga penindakan layak. Kalau KPK dan Kementerian Keuangan layak ditindak karena memang sistemnya better dengan kita," tegas Denny.

Kendati demikian, Denny tetap melarang petugas imigrasi melakukan tindak percaloan. PNS nakal tersebut tetap akan ditindak.

"Meskipun demikian apapun alasannya sistem pengajian dan kompensasi kurang tapi tidak boleh. Kita harus mengatakan itu haram kita harus keras menahan diri di sini letak kesulitan. Bukan berarti calo kita toleransi, calo harus hilang," tutupnya.

Hari ini Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan ulang tahunnya ke 63. Selain mengadakan talk show, imigrasi juga memperkenalkan pembuatan paspor satu hari. Namun paspor satu hari ini masih dalam pengembangan dan baru ada di imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.