Demokrat sebut ada agenda politik dari penyebutan nama SBY di kasus e-KTP

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin, menduga ada agenda politik di balik pencatutan nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikorupsi proyek e-KTP. Nama SBY muncul usai persidangan tindak pidana korupsi e-KTP dengan saksi mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Partai Demokrat Mirwan Amir.

"Saya tidak ingin menuduh tapi diduga ada agenda politik di belakang ini. Tentu akal sehat kita kewarasan kita bisa menilai itu saya kira," kata Didi dalam sebuah diskusi bertajuk Catatan Hitam e-KTP, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2).

Didi enggan mengkonfirmasi soal agenda politik yang dimaksud. Temasuk pihak mana yang dia nilai melakukan agenda politik.

Pria yang juga menjadi Pengacara SBY heran nama kliennya sebut dalam sebuat kesaksian di kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 Triliun itu. Menurutnya hal itu yang berasal dari kesaksian Mirwan yang dikembangkan sedemikian rupa.

"Yang heran itu tidak ada angin dan tidak ada hujan tiba-tiba munculkan isu yang berbeda apa yang dikatakan Mirwan, dikembangkannya sedemikian rupa," ungkapnya.

Sebelumnya dalam persidangan kasus e-KTP, Mirwan sempat mengatakan ada kesalahan dalam proyek e-KTP. Hal itu langsung ia komunikasikan dengan Presiden yang kala itu dijabat oleh SBY.

"Sempat menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan, tapi Pak SBY bilang ini menuju Pilkada jadi proyek ini diteruskan," ujar Mirwan menjawab pertanyaan penasihat hukum Setya Novanto Firman Wijaya, Kamis (25/1).

"Alasannya apa?" tanya Firman lagi.

"Saya hanya sebatas itu saja habis itu saya tidak punya posisi, saya tidak punya kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini tapi saya sudah sampaikan itu pemenang pemilu atas saran Pak Yusnan Solihin karena memang ada masalah saya tidak tahu secara teknisnya," jelasnya.