Data ICW: 338 Napi Korupsi Diberi Remisi saat HUT ke-74 RI

Merdeka.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mencatat ada 338 narapidana kasus korupsi yang diberi remisi pada saat HUT ke-74 RI.

Menurutnya, ini sebagai ironi. ICW menyayangkan Kemenkumham melakukan pengurangan hukuman kepada narapidana kasus korupsi. Jika mengacu regulasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, jelas ada perbedaan antara pemberian remisi narapidana kasus korupsi dengan narapidana tindak pidana umum lain.

"Setidaknya dalam pantauan ICW terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 yang lalu," kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (19/8).

Kurnia mengingatkan, narapidana tindak pidana korupsi masuk kategori sebagai extraordinary crime. Artinya, perlakuan pada narapidana korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya.

"Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkumham yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan," jelasnya.

Selain itu, pemberian remisi juga akan mengganggu upaya pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Menurutnya, jika terus menerus diberi kelonggaran pada pemberian remisi, maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja.

ICW menuntut Kemenkumham benar-benar selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi. Sekaligus memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Kementerian Hukum dan HAM harus membuka data terkait jumlah dan nama-nama narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com