Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan virus corona. Termasuk di Jawa Timur.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo berjanji selalu siap membantu pemda dalam menangani Covid-19. Apalagi yang mengalami lonjakan kasus. Sebab jika tidak, maka daerah tersebut pasti kewalahan.

"Ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan seperti Jawa Timur, ini tidak mungkin tidak kita bantu. Jadi kalau sudah resmi Pemda mengajukan usulan, dan kita tidak bisa memberikan bantuan, ini pasti akan kewalahan," kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, Selasa (23/6).

Doni menceritakan saat ditelepon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Saat itu, Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur kesulitan dana untuk operasional RS Darurat.

"Ini contoh kasus. Gubernur Jawa Timur menghubungi saya itu pada tanggal bertepatan dengan malam takbiran, jam 23.30. Ibu khofifah, dia mengatakan anggaran Pemprov untuk operasional RS darurat sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita tidak mendukung pak?," ungkap Doni.

Malam itu juga Doni langsung minta sestama dan deputi tanggap darurat BNPB segera menghubungi kepala BPBD Provinsi Jawa Timur. Doni tidak ingin lepas tangan. Bergerak cepat.

"Lebaran pertama, dana Rp10 miliar cair. Rasanya agak sulit dipercaya ya, ketika bank bisa mentransfer dana Rp10 miliar pada hari Lebaran, hari pertama pak. Di sinilah bagaimana BNPB harus bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan daerah," lanjut Doni.

Doni menegaskan, Gugus Tugas tidak membiarkan daerah berjuang sendiri dalam menangani Covid-19. Daerah yang menghadapi peningkatan kasus Covid-19 dan kewalahan sudah selaiknya dibantu.

"Jadi kita tidak menginginkan ada kesulitan daerah lantas kita mengatakan, ‘ini kan harusnya bisa dipenuhi daerah’. Kami tahu persis bagaimana kondisi daerah-daerah tertentu yang memang kewalahan menghadapi kasus yang mengalami peningkatan."

Bahasa Daerah

Mantan Danjen Kopassus ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan kampanye tentang pentingnya protokol kesehatan. Kampanye dilakukan dengan pendekatan lokal agar mudah dimengerti.

"Ini tidak cukup hanya dilakukan Pemerintah Pusat dan tidak cukup memakai istilah asing. Kami mengajak seluruh komponen masyarakat di seluruh daerah untuk bisa menjelaskan tentang Covid-19 ini dengan menggunakan budaya lokal dan bahasa daerah," jelasnya.

Menurutnya, sampai saat ini masih ada masyarakat yang tak memahami istilah-istilah asing yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

"Rakyat kita kurang tahu apa itu physical distancing, apa itu social distancing bahkan sekarang apa itu new normal. Beberapa diantara mereka mengatakan, menganggap ini sudah normal lagi, sehingga mereka merasa Covid-19 ini sudah selesai," katanya.

Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Terbukti dengan angka penyebaran yang masih terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan.

"Menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan adalah ibadah. Karena kalau ini bisa disampaikan dan rakyat mau menuruti, maka bisa menghindari risiko penularan Covid-19," imbau Doni.