Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendagri Bentuk 57.243 Posko di Desa
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penambahan 228 posko Covid-19 di desa menjadi 57.243 pada 1 Oktober 2021.
"Penambahan posko desa berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 228," ujar Direktur Jenderal Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo, dalam siaran pers, Sabtu 2 Oktober 2021.
Yusharto mengatakan 16 provinsi telah melaporkan 100 persen posko Covid-19 di desanya. Ada pun provinsi tersebut, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.
-
Apa tujuan Data Desa Presisi di Kaltim? Kemudian, dengan memiliki data yang presisi pula, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, begitupula untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.
-
Kenapa revisi UU Desa diusulkan? Mereka memandang revisi UU Desa dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun. Selain itu, revisi UU ini juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat desa, serta perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.
-
Kenapa Data Desa Presisi penting untuk Kaltim? Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
-
Apa yang diminta Kemendagri dari daerah? Lebih lanjut, Tomsi mencatat, masih ada 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
-
Apa yang akan diterapkan oleh Perusda Kaltim? Upaya transformasi energi di Kalimantan Timur mulai diterapkan dalam bisnis perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Bagaimana Kaltim meningkatkan akurasi Data Desa Presisi? Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi telah menggandeng berbagai lembaga dan institusi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi.
Sementara terdapat 17 provinsi belum 100 persen mendirikan posko Covid-19 per 1 Oktober 2021. Ada pun 17 provinsi tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Tengah (98,60%), Nusa Tenggara Barat (97,41%), Sulawesi Tenggara (96,54%), Sulawesi Tengah (88,49%), Jawa Tengah (84,97%), Kepulauan Riau (82,91%), Kalimantan Barat (82,03%), Kalimantan Selatan (74,25%) Sumatera Utara (63,50%), Sulawesi Utara (51,96%), Banten (47,58%), Maluku Utara (45,34%), Papua Barat (10,85%), Nusa Tenggara Timur (8,89%), Sulawesi Barat (3,30%) Maluku (3,17%), dan Papua (0,74%).
"Perkembangan data regulasi/kebijakan posko desa untuk provinsi sebanyak 33 regulasi, sementara untuk Kabupaten/Kota 290 regulasi," kata Yusharto.
"Penambahan regulasi kabupaten/kota berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Surat Edaran Nomor 443/281/DPMD," lanjut Yusharto.
Yusharto menambahkan untuk regulasi desa tercatat per 1 Oktober, Peraturan Desa (Perdes) dari 9.705 bertambah 43 Perdes menjadi 9.748 dengan persentase 13 persen. Penambahan Perdes dari Provinsi Riau sebanyak 42 dan Provinsi Jawa Tengah 1.
"Sementara jumlah Peraturan Kepala Desa (Perkades)dari 8.049 bertambah 17 Perkades menjadi 8.066 dengan persentase 10,76 persen. Penambahan Perkades dari Provinsi Riau sebanyak 17," tambah Yusharto.
"Untuk SK Kepala Desa dari 24.516 bertambah 60 SK Kepala Desa menjadi 24.576 dengan persentase 32,79 persen. Penambahan SK Kades dari Provinsi Riau 57 dan Provinsi Bali 3," lanjut Yusharto.
Selain posko desa per 1 Oktober Kemendagri mencatat sebanyak 742.618 posko Rukun Tetangga (RT) dan 184.678 posko Rukun Warga (RW) dari 14 provinsi. Ada pun rincian posko RT dan RW, Provinsi Aceh posko RT 480 RW 44, Provinsi Sumbar posko RT 1.121 dan posko RW 2.116.
Provinsi Bengkulu posko RW 91, Provinsi Kepulauan Riau posko RT 4.176, Provinsi Jawa Barat posko RT 262.333 dan posko RW 58.522, Provinsi Jawa Tengah posko RT 207.867 dan posko RW 50.947, Provinsi Jawa Timur posko RT 218.756 dan posko RW 62.002, Provinsi Banten posko RT 39.999 dan posko RW 10.179,Provinsi Nusa Tenggara Barat posko RT 2.249, Provinsi Nusa Tenggara Timur posko RT 1.522 dan posko RW 771, Provinsi Kalimantan Tengah posko RT 10, Provinsi Kalimantan Timur, posko RT 4.750, Provinsi Kalimantan Selatan posko RT 274 dan posko RW 6, dan Provinsi Sulawesi Barat, posko RT 111.Dengan bertambahnya posko desa maupun posko RT/RW Yusharto optimistis desa akan bebas dari Covid-19.
"Dengan semangat bersama perketat protokol kesehatan, optimis desa akan bebas Covid-19," tambah Yusharto.
Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaSalah satu pasal yang akan dibahas adalah masa bakti kepala desa menjadi 8 tahun untuk satu periode.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budihardjo Iduansjah menyebut bahwa ada perubahan pola konsumsi masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca Selengkapnya