Cegah Manipulasi Data Jemaah Umrah, Arab Saudi Minta Daftar Penyedia PCR di RI

Merdeka.com - Koalisi Haji Umrah terdiri dari HIMPUN, SAPUHI, AMPUH dan ASPHURI melakukan pertemuan dengan Konjen Arab Saudi Abdullah Muqed Al Mutiry di Kedutaan Arab Saudi. Pertemuan tersebut membahas mengenai update perkembangan pelaksanaan ibadah umrah 1443 H di Jakarta, Rabu,(27/10).

Sekjen Ampuh, Wawan Suhada menjelaskan Kedubes Arab Saudi berharap pihak asosiasi dapat mengajukan list penyedia PCR di Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengecekan kualitas dan verifikasi keabsahan laboratorium oleh Kedubes dalam rangka memastikan agar hasil PCR tersebut valid dan tidak disalahgunakan.

"Karena hasil PCR sangat berimbas besar kepada penyelenggaraan ibadah Umrah dari sebuah negara. Misal jika ditemukan hasil PCR yg tidak sesuai atau manipulasi hasil PCR maka tidak menutup kemungkinan pengiriman jamaah dari negara tersebut akan ditutup," kata Wawan dalam keterangan pers, Rabu (27/10).

Wawan juga menjelaskan Arab Saudi hanya menerima 4 jenis Vaksin Pfizer, Moderna, Astra Zenecca, Jhonson & Jhonson tanpa Booster. Sedangkan untuk Sinovac dan Sinopharm wajib booster 1 kali menggunakan 4 vaksin tersebut. Sementara itu, Konjen menjelaskan umrah untuk Indonesia masih belum dibuka.

"Menunggu hasil diskusi intensif antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama masing-masing," bebernya.

Terkait permasalahan sinkronisasi data melalui aplikasi Tawakalna dan PeduliLindungi masih dalam tahap finalisasi. Kedubes Arab Saudi berharap bahwa umrah untuk jemaah Indonesia segera dibuka.

Dia menambahkan, pihak Kedubes menunggu pengajuan SOP pemberangkatan jemaah umrah melalui Asosiasi agar dapat ditelaah dan dievaluasi kemungkinan pelaksanaan di lapangan.

"Tentunya melibatkan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai Regulator Umrah Nasional," bebernya.

Untuk itu, pihaknya berharap Kedubes dapat memfasilitasi keberangkatan perwakilan Asosiasi ke Arab Saudi menggunakan Visa yang memungkinkan untuk saat ini. Kemudian pihak Kedutaan mempersilakan pihak Asosiasi mendaftarkan permintaan tersebut.

"Mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku di Arab Saudi," ungkapnya.